Oleh humas on October 25, 2018

Jakarta, (24/10)- Pemerintah mentargetkan bulan Desember 2018, fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian akan berfungsi kembali. Sedangkan pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa yang sudah dimulai dari bulan September akan selesai pada bulan Maret 2019.

Hal ini diungkapkan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi saat meminpin rapat percepatan perbaikan rumah pasca bencana gempa bumi di NTB di ruang rapat Taskin, Kemenko PMK, Rabu (24/10).

Gempa bumi yang menguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Juli dan Agustus 2018 telah menyebabkan kerusakan berat pada rumah warga, fasilitas umum dan sarana pra sarana lainnya. Ada 41.385 rusak berat di Lombok Utara, 13.942 rusak berat di Lombok Barat, 5.995 rusak berat di Lombok Timur, 3.255 rusak berat di Lombok Tengah, 2.396 rusak berat di Mataram, 1.076 rusak berat di Sumbawa, dan 796 rusak berat di Sumbawa Barat.

Untuk percepatan pembangunan, Sonny mengharapkan Kementerian PUPR berkerjasama dengan TNI untuk pengangkutan alat-alat penunjang pembangunan di NTB. 

"Kalau alat cetak kurang, angkut dengan KRI (Kapal Republik Indonesia) ada Hercules. Jadi mohon diinventarisir dalam satu minggu ini list kebutuhan alusista untuk mengangkut kebutuhan percepatan pembangunan di NTB," ujar Sonny. 

Hadir pula dalam rapat dari TNI, Kementerian PUPR, BNPB, BPBD Provinsi NTB dan kementerian/lembaga terkait lainnya