Oleh humas on March 15, 2018

Jakarta (15/3) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Prof. Agus Sartono didampingi Asdep  Pendidikan Menengah dan Ketrampilan Bekerja, Kemenko PMK, Wijaya Kusumawardhana memimpin rapat koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Rancangan Pembentukan Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (KNKI) di Jakarta, Kamis siang (15/3). Rakor juga dihadiri dari perwakilan Kemenristekdikti, Bappenas, Kemenaker, dan Kemdikbud.

Menurut Prof. Agus, saat ini pembentukan lembaga quality assurance system di Indonesia sangat mendesak, mengingat belum ada lembaga  penjamin mutu yang secara formal mewakili Indonesia serta memiliki otoritas untuk bicara ke dunia internasional (ASEAN).

“Di tingkat ASEAN, semua Negara yang tergabung dalam AMS (Asean Member States) harus menyusun kerangka kualifikasi nasional agar dapat diakui/direkognisi antar AMS (referencing) melalui Asean Qualification Referrence Framework (AQRF). Untuk itu Indonesia harus memiliki komite nasional kualifikasi sebagai bagian dari komite AQRF,” jelas Prof. Agus.

Prof. Agus juga menyampaikan bahwa urgensi pembentukan KNKI adalah untuk menjawab tantangan global, yaitu meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pengembangan SDM secara nasional melalui penyetaraan dan saling pengakuan kualifikasi, serta mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk mengambil bagian penting dalam pasar kerja global melalui mobilitas tenaga kerja Indonesia yang professional.

“Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN dan jumlah penduduknya juga lebih banyak daripada Negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu kitalah yang seharusnya membanjiri ASEAN dengan tenaga kerja Indonesia dengan kualifikasi yang baik,” harap Prof. Agus. 

Sebelumnya, Prof. Agus juga menyampaikan bahwa rencana pembentukan Komite Nasional Kualifikasi Indonesia sudah berlangsung sejak 2017. Pada Rakor penguatan lembaga Quality Assurance System dalam mendukung standarisasi kualitas SDM di tingkat internasional yang dilaksanakan pada Oktober 2017, salah satu kesepakatan rakor adalah perlunya pembentukan lembaga penjamin mutu nasional/KNKI. “Pada rakor 27 Februari 2018, Kemenristekdikti memastikan siap menjamin anggaran operasional KNKI dan menyiapkan lokasi sebagai sekretariat KNKI,” tambahnya. (dam)

Categories: