Oleh humas on May 22, 2018

Jakarta (22/05)-- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi, memimpin Rakornis Perkembangan Penyaluran Dana Desa dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa di ruang rapat lt.6 Kemenko PMK, Selasa siang (22/05). 

Saat memberikan pengantar, Sonny menyampaikan bahwa penyaluran dana desa (DD) tahap I dari  RKUN ke RKUD sudah terealisasi 100 persen. Namun untuk penyaluran penyaluran DD tahap 1 dari RKUD ke RKDes masih rendah. 

“Untuk itu dalam rapat ini kita mencoba mengindentifikasi  kabupaten/ kota yang masih rendah penyaluran dana desa tahap I ini,” ungkap Sonny memulai rapat. 

Selain itu, dirinya berharap melalui rakornis ini dapat diketahui  perkembangan pelaksanaan Program Padat karta Tunai  di Desa  (PKTD)  serta dapat teridentifikasinya  desa yang telah melaksanakan PKTD.  PKTD untuk lokasi prioritas di 100 Kabupaten (1000 desa)  telah dilaksanakan di 994 desa, dimana 638 desa telah menggunakan HOK minimal 30% dan sebanyak 356 desa belum dapat menggunakan HOK minimal 30%. Rendahnya pelaksanaan PKTD disebabkan karena belum tersedianya data yang dilaporkan.

Beberapa hasil yang diputuskan dalam rakornis kali ini yakni, pertama, melihat masih rendahnya penyaluran penyaluran Dana Desa ke RKDes maka percepatan penyaluran harus didorong agar ketika dilakukan PODES dapat terlihat perkembangan di desa. 

Provinsi yang presentase penyaluran kurang dari 25% dijadikan lokasi alternatif kunjungan ke daerah. Untuk itu rapat memutuskan untuk perlunya segera dibentuk tim bersama untuk melakukan kunjungan ke 5 provinsi prioritas, yaitu: Aceh (PIC: Kemendesa PDTT), Sumut (PIC: KSP), Jatim (PIC: Kemenkeu), NTT (PIC: Kemenko PMK), dan Papua (PIC: Kemendagri).  Kunjungan akan melibatkan BPKP Perwakilan dan TNP2K/TKPKD disetiap daerah.   Kunjungan dilakukan tanggal 30-31 Mei 2018 ke ibukota Provinsi dengan mengumpulkan seluruh Kabupaten/Kota penerima Dana Desa.

Kedua,  perlu adanya  afirmative action untuk desa yang belum menetapkan APBDes sekitar kurang lebih 25.000 desa.  Dibutuhkan keterlibatan Ditjen Keuangan Daerah-Kemendagri untuk membantu percepatan penyaluran Dana Desa . Ketiga, Kemenkeu akan menerbitkan surat kepada seluruh Pemda sebelum 29 Juni 2018 untuk menginformasikan akan adanya sanksi berupa penundaan DAU. Keempat, terkait pelaksanaan PKTD, Badan Kebijakan Fiskal akan melakukan evaluasi dampak PKTD setelah lebaran. Selain itu mendorong percepatan pelaksanaan PKTD dari Kementerian (PUPERA dan Kemenkes) karena tidak mensyaratkan 30% HOK.

Rakornis diikuti Perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan undangan lain. 

 

Categories: