Oleh humas on October 15, 2018

Jakarta (15/10)--Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK), Widjanarko Setiawan memimpin rapat Persiapan Integrasi Program Pengembangan Dataran Tinggi Gayo sebagai Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi Aceh di ruang rapat Kemenko PMK, Jakarta, Senin sore (15/10).

Dalam pengantarnya Widjanarko mengungkapkan pengembangan kawasan Gayo - Alas  mencakup 4 Kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Leus, dan Bener Meriah harus menjadi daerah yang maju dan mandiri tanpa harus merusak karakteristik dan keunikan yang dimilikinya.

“Kawasan Dataran Tinggi Gayo-Alas hanya sekitar 20 persen yang diperuntukkan bagi pemukiman, bisnis, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya sedangkan sisanya adalah kawasan konservasi biosfir, hutan lindung, dan Taman Nasional yang dilindungi,” ujarnya.

Pengembangan kawasan Dataran Tinggi Gayo, dapat mencakup kawasan perkebunan kopi rakyat, kawasan budaya Tari Saman, kawasan kebun raya anggrek, kawasan Taman Nasional, Kawasan konservasi biosfer dan Siamang, kawasan konservasi gajah, kawasan danau lut tawar dan sebagainya. 

Sementara itu, Asisten Deputi  (Asdep) Warisan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pamuji Lestari menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang menyiapkan pembentukan sekcretariat bersama dalam pengelolahan dan pengembangan Dataran Tinggi Gayo. Secara kelembagaan dibentuk oleh Provinsi Aceh.

Tugas dari Sekber ini, tambahnya, bertugas mengoordinasi beberapa program diantaranya pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun oleh pemerintah provinsi Aceh dan penyusunan masterplan. Selain itu juga mengoordinasi penyelenggaran beragam festival yang ada baik skala nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, Pamuji Lestari juga menyebutkan sekber juga mengoordinasi pengembangan pembangunan ekonomi dan produk-produk kreatif. Para bupati diharapkan menginventarisir potensi yang ada. Di samping itu, juga mengoordinasi pembangunan infrastruktur pendukung akses ekonomi dan budaya.

Categories: