Oleh humas on April 17, 2018

Makasar (17/04) – Sebagai tindak lanjut dari rendahnya penyaluran dana desa dari Rekening kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, Kemenko PMK bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan menggelar Workshop Regional mengenai Percepatan Penyaluran Dana Desa 2018 untuk Mendukung Padat KaryaTunai dan Penanganan Stunting di Kota Makasar, Sulsel. Workshop dibuka oleh Asisten Gubernur bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, dalam paparannya menyampaikan tentang penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang masih terhitung rendah. Per tanggal 13 April 2018, Dana Desa yang sudah tersalurkan ke rekening kas Desa baru mencapai Rp2,01 Triliun dari Rp10,69 Triliun. Keterlambatan ini, menurut Sonny, disebabkan karena kabupaten masih menunggu revisi APBDes yang menetapkan persyaratan 30 persen untuk HOK, dan terdapat Desa yang sudah layak salur tapi kabupaten belum menyalurkan Dana Desanya dikarenakan Pemerintah Kabupaten belum menerbitkan Perkada tentang Alokasi rincian Dana Desa per Desa dan Perda APBDes. “Untuk itu, kita berkumpul di sini dalam rangka memberikan asistensi dan alternatif solusi kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat segera menyalurkan Dana Desanya ke desa-desa yang sudah layak salur, dan membantu desa yang masih mengalami kendala penyusunan APBDes,” ujar Sonny lagi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sonny, Pemerintah Kabupaten bisa saja belum menyalurkan ke desa karena syarat penyampaian APBDes belum dilakukan oleh Pemerintah Desa. Meski begitu, sebutnya, Pemda harus melakukan asistensi kepada desa. Untuk penyaluran dana desa Tahap 1 tidak perlu mewajibkan revisi APBDes yang memenuhi kriteria HOK 30 persen dalam kegiatan pembangunan desa. Revisi dapat dilakukan sambil berjalannya penyaluran Tahap 1, asalkan Pemerintah Desa sudah menyampaikan APBDes mereka.

Sonny menegaskan, bahwa pemenuhan HOK sebesar 30 persen merupakanketentuan bagi kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa serta dihitung berdasarkan agregat dalam satu tahun anggaran, bukan per item kegiatan. “Padat karya ini ditujukan untuk warga masyarakat yang menganggur, setengah penganggur, miskin, dan yang mempunyai balita bermasalah gizi (stunting), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat; mengurangi angka gizi buruk; mengurangi kemiskinan; menggerakkan ekonomi desa; serta mengembangkan kawasan perdesaan,”  ungkapnya.

Selaras dengan itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan,  Boediarso, menyampaikan bahwa mulai tahun 2018 telah dilakukan reformulasi Dana desa yang sebelumnya menggunakan formulasi 90:10, menjadi 77:3:20 untuk alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi.

Pemerintah kabupaten mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan padat karya. Workshop kali ini diikuti 150  Kabupaten di wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur dengan unsur peserta dari Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten. Selain unsur Kabupaten, perlu diingat bahwa peran Camat dan juga para pendamping profesional serta APIP daerah memainkan peran yang penting dalam suksesnya Padat Karya Tunai di Desa.

Sebagai rangkaian kegiatan ini, peserta dari 150 Kabupaten diberikan template mengenai tatacara revisi APBDes. Sehingga, setelah Workshop ini, pemerintah Kabupaten dapat segera melakukan percepatan penyaluran Dana Desa ke setiap Desa. Kegiatan yang difasilitasi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ini menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Bappenas, BPKP, Kantor  Staf Presiden, dan TNP2K. (sumber: Kedep VII Kemenko PMK)

Categories: