Oleh humas on November 14, 2019

Foto : 

  • Siti Badriyah

Jakarta (11/11)— Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono hadir mewakili Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam rapat koordinasi yang membahas tentang Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (11/11). Kartu prakerja dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ini bermaksud meminta banyak masukan dari K/L terkait seperti Kemenaker, KSP, Kemenkeu, Kemenperin, dan sebagainya.
Sesuai janji dalam kampanyenya,

Presiden Jokowi meminta adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung pelatihan melalui platform digital. 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah sehingga reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi. Kartu pra kerja ini membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Prakerja. Pada tahun depan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai dua juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler. (*)

Kategori: 

Reporter: 

  • Siti Badriyah