Oleh humas on November 03, 2017

Jakarta (03/11) --- Untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi disharmoni peraturan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK, JKm, JHT dan JP) berdasarkan UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS, Kemenko PMK hari ini (Jumat) menyelenggarakan rapat identifikasi masalah peraturan pelaksanaan jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan.

Rapat yang diselenggarakan di Hotel Four Points, Jakarta ini dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Bappenas, DJSN serta beberapa perwakilan lainnya.

Menurut Togap, terdapat tiga asas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diantaranya, asas kemanusiaan,asas manfaat dan asas keadilan. Terdapat pula lima prinsip dalam SJSN yakni, Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Selain itu terdapat sembilan program SJSN diantaranya kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Sesuai dengan PP No. 70 Tahun 2015 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) diserahkan ke PT. Taspen, JKK JKm bagi nelayan diserahkan ke PT. Jasindo dan Adanya  perbedaan manfaat bagi Buruh Migran ketika sebelum dan sesudah bekerja dengan pada saat buruh migran bekerja di Luar Negeri. “Kita akan menindaklanjuti matriks ini untuk dibahas per tema agar segera tuntas dan kita kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu serta perlu disosialisasikan kepada para pekerja tentang manfaat-manfaat yang akan diterima dengan mengikuti program ini,” pungkasnya.

Narasumber lainnya yang hadir pada rapat identifikasi masalah peraturan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan kali ini terdapat anggota DJSN yang menangani jaminan sosial ketenagakerjaan serta Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Melalui rapat ini diharapkan teridentifikasinya masalah-masalah pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Termasuk tersusunnya rencana dan solusi disharmoni peraturan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. RC

Categories: