Oleh humas on October 25, 2018

Jakarta (24/10) - Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono hadir dalam pembahasan tindak lanjut revitalisasi kelembagaan penelitian di Kantor Staf Presiden, Rabu Sore (24/10).

Rapat dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Deputi II KSP Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB Rini Widyantini, Kemenristekdikti, Kemenpan RB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Deputi PMK Bappenas Subandi, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani.

Absennya fungsi koordinasi program terkait kegiatan litbang menjadi permasalahan utama yang berdampak pada duplikasi anggaran, tingginya biaya, dan sulit tercapainya program lain yang membutuhkan koordinasi seperti penyelenggaraan science and techno park. Oleh karenanya, dalam pertemuan hari ini didiskusikan beberapa hal, antara lain: bagaimana kementerian/lembaga, menindaklanjuti arahan Presiden soal revitalisasi kelembagaan litbang tanpa menimbulkan ketidakpastian di kalangan peneliti, bagaimana mengoptimalkan penguatan koordinasi kebijakan dan rencana induk riset selama belum adanya perubahan kelembagaan dan bagaimana rencana revitalisasi kelembagaan yang menjawab absennya fungsi koordinasi.

Dalam pertemuan ini, Agus Sartono melaporkan hasil rakor teknis eselon I di Kemenko PMK pada 18 September dan 2 Oktober, antara lain: pembentukan badan atau lembaga baru yang menangani riset dan inovasi nasional dinilai belum perlu. Kewenangan Kemenristekdikti agar diperkuat mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi nasional, dengan menjadikan Menristekdikti sebagai Ketua Dewan Riset dan Inovasi Nasional (DRIN). Untuk itu diperlukan perubahan/penetapan Perpres sebagai payung hukumnya.

Selain itu, tambahnya, arah, strategi dan sasaran riset nasional termasuk SDM Iptek sudah ditetapkan dengan Perpres 38/2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. Di samping itu, inovasi belum masuk dalam RIRN & dapat dilakukan revisi terhadap RIRN sehingga menjadi Rencana Induk Riset dan Inovasi Nasional. Untuk itu, menristekdikti agar segera menyampaikan kepada Presiden terkait penyelenggaraan RIRN tersebut.

Mengingat beban kerja Menristekdikti yg sangat berat, maka diperlukan seorang Wakil Menristekdikti yang mengepalai tim ad-hoc menyusun prioritas riset/inovasi T-2.

Prioritas tersebut diterjemahkan dari Rencana Induk Riset Nasional yang telah memiliki payung hukum. Jadi Menristek memiliki kewenangan menentukan prioritas riset/inovasi dan meski diputuskan dalam Sidang Kabinet. 

Prioritas tersebut akan menjadi acuan Bappenas mengalokasikan anggaran T-1, agar terukur maka semua kegiatan/program riset sifatnya kompetitif dan harus melibatkan mahasiswa S3/S2. Dengan cara demikian maka selain hasilnya terukur, riset dapat menghasilkan lulusan yg baik dan publish paper meningkat.

Ditambahkan pula, jika setiap tahun anggaran riset Rp24 T dapat dirampungkan dan katakanlah Rp14 T benar-benar utk riset maka hasilnya akan sangat bagus.

Lebih lanjut, Agus juga mengungkapkan hasil rakor teknis lainnya yakni  unit Litbang di Kementerian menyediakan dukungan saintifik bagi kebijakan di bidangnya. LPNK diberi tugas yang spesifik dan tidak tumpang tindih, dan penyelenggaraan riset di K/L harus mengacu pada RIRN.

"Selain itu, Menristekdikti/DRIN diberi kewenangan untuk mereview usulan program dan anggaran riset dari kementerian atau lembaga," ungkapnya.

Categories: