Oleh humas on September 05, 2018

Jakarta (05/09) Dalam rangka memacu pembangunan SDM terampil di daerah guna mendukung pembangunan ekonomi khususnya dalam sektor industri, Deputi Bidang Koordinasi Tinggi dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melalui Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK, menggelar Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi Vokasi pada 27 Agustus 2018 lalu di Kota Pekanbaru, Riau. Rakor dibuka oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

Rakor bertujuan untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman baik (best practice) dalam pengembangan pendidikan vokasi yang melibatkan pemerintah daerah dan menyiapkan rekomendasi bagi program revitalisasi pendidikan tinggi vokasi. Presiden telah memberikan arahan untuk melakukan RevitalisasiPendidikan dan Pelatihan Vokasi. Hal itu untuk memenuhikebutuhan tenaga kerja siap pakai guna mendukung pembangunan program prioritas sesuai RPJMN 2015-2019 (14 Kawasan Industri Prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus,10 Destinasi wisata unggulan dan Poros Maritim).

Kemenristekdikti telah melaksanakan Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mencakup peningkatan daya tampung, peningkatan kualitas sarpras, kerjasama dengan industri penajaman kurikulum, serta sertifikasi dan akreditasi. Sebanyak 40 Politeknik Negeri masuk dalam Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi. Bappeda Provinsi Riau menyampaikan peran serta Pemerintah Daerah dalam pengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi salah satunya melalui pemberian Beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi vokasi. 

Dalam mewujudkan SDM terampil, Direktur Politeknik Caltex Riau berbagi strategi link and match antara kebutuhan industri dengan pendidikan tinggi vokasi. Penyusunan kurikulum melibatkan industri sehingga terwujud relevansi antara demand and supply.

Rakor menggaris bawahi pentingnya kolaborasi dankontribusi triple helix, yaitu pemerintah pusat, daerah dan swasta, untuk membangun ekosistem revitalisasi pendidikan tinggi vokasi yang kondusif. Pendidikan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan siap kerja, akan meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada pendidikan tinggi akademik.

Untuk itu perlududuk bersama antara pemerintah, institusi pendidikan tinggi vokasi dan industri. Pemerintah perlu memberikan dukungan agar pembiayaan pendidikan vokasi tidak sepenuhnya menjadi tanggungan peserta didik. 

Pada akhirnya,Pemerintah Daerah jualah yang akan menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya melalui ketersediaan tenaga kerja terampil lulusan dari pendidikan tinggi vokasi.

Hadir dalam rakor ini Perwakilan dari Kemenristekdikti, Kemendagri, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di wilayah Provinsi Riau. (sumber: Kedep IV Kemenko PMK)

Categories: