Oleh humas on March 22, 2018

Jakarta (22/03) – Selama ini pola pengalokasian dana transfer ke daerah untuk pengelolaan SMA/ SMK Negeri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Oleh Pemerintah Provinsi kemudian dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan. 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan diantaranya seperti BOS, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru Desa Sangat Tertinggal. Hal tersebut tertuang dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana disebutkan, Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Dalam Permendagri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2018 juga ditegaskan, bagi satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Provinsi dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan bagia satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. 

Dalam Rapat Pengendalian Bantuan Langsung kepada satuan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja yang berlangsung di Kemenko PMK, Jakarta, Assiten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja Kemenko PMK, R. Wijaya Kusumawardana mengatakan perlunya mengidentifikasi mekanisme dukungan Kabupaten/ Kota dalam tata kelola satuan pendidikan menengah (SMA/SMK negeri) yang berada di wilayahnya. 

Atas dasar itu pihaknya berkepentingan menyelenggarakan rapat ini. “Apakah boleh sekolah negeri mendapatkan bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pertanyaan ini sering mampir ke kami dari Bupati maupun Walikota. Mereka menanyakan bagaimana mekanisme membantu sekolah di wilayahnya,” ujar Wijaya. Rapat ini, sebutnya, juga untuk mengevaluasi implikasi pengalihan urusan pengalihan kewenangan pendidikan Menengah terhadap pengelolaan pendidikan menengah. Termasuk mengevaluasi pemanfaatan dana transfer daerah khususnya DAK Fisik dan DAK NonFisik. 

Berdasarkan sumber Kemendagri dan PSMK bantuan langsung Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada satuan pendidikan menengah di wilayahnya sangat memungkinkan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Sementara perwakilan Kemenkeu menyebutkan DAUK telah disalurkan yang akan disusul DAK Fisik. Menurutnya, daerah sudah bisa melakukan kontrak dan lelang. Jadi, saat anggaran turun dapat langsung digunakan. PS

Categories: