Oleh humas on October 25, 2018

Jakarta (25/10)--- Kemenko PMK tengah berupaya mendorong penguatan sinergitas antar K/L dengan berbagai organisasi disabilitas. Di samping untuk meningkatkan pemahaman urgensi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dna pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, lewat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP), Kemenko PMK juga terus mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan.  Langkah KSP itu dilakukan dalam rapat koordinasi yang membahas tentang penyusunan RPP terkait ULD bidang ketenagakerjaan di ruang rapat lt.4, gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis pagi. Rakor dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama; dan dihadiri oleh Perwakilan dari Dirjen Binapenta dan Biro Hukum Kemenaker trans serta perwakilan dari berbagai organisasi penyandang disabilitas.

Salah satu amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah membentuk ULD Bidang Ketenagakerjaan pada penyelenggara urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tugas ULD antara lain merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas; memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas; menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan mengkoordinasikan ULD, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas. Pada dasarnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanahkan agar pemberian kesempatan kerja kepada para penyandang disabilitas harus sesuai dengan semangat Hak Asasi Manusia dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 2 % dari total pegawai, sementara Swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 1 % dari total pegawai dan akan diberikan insentif untuk itu.

Selain maslaah ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat (3) UU Penyandang Disabilitas juga mengamanatkan setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas dengan fungsi yang dijelaskan secara mendetail pada ayat (4), termasuk berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas dan penyediaan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas serta memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik

Mengingat pentingnya ULD guna peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong pembentukan ULD, baik dalam bidang Pendidikan ataupun Ketenagakerjaan.

Situasi dan tantangan tenaga kerja disabilitas di Indonesia saat ini antara lain nerupa stigma terhadap produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas. Tingkat employability skills penyandang disabilitas yang masih rendah, maka dibutuhkan peningkatan melalui bimbingan motivasi, kepercayaan diri, dan sebagainya. Para pekerja disabilitas juga ditantang menentukan produk yang marketable. Pekerja disabilitas sendiri sebenarnya masih ingin dikasihani oleh orang lain dan Job retention (kebertahanan kerja) mereka masih rendah. Berbagai persoalan pendayagunaan disabilitas di dunia kerja juga tidak kalah peliknya, misalnya kesenjangan yang besar antara kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja, sikap masyarakat yang masih menganggap remeh kemampuan kerja penyandang disabilitas, perlunya alat bantu atau modifikasi alat kerja bagi penyandang disabilitas, dan peraturan mempekerjakan penyandang disabilitas belum semua lembaga pemerintah dan swasta yang mau menerapkan. (*)