Oleh humasnew on November 24, 2018

Jakarta (23/11) – Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Kerja Kemenko PMK, Wijaya Kusumawardhana memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Revitalisasi SMK Tahap II. Rapat diselenggarakan di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Jum’at sore (23/11).

Sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK bahwa ada 11 Kementerian/Lembaga (KL) yang diberi tugas khusus sedangkan Kemenko PMK ditugaskan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres No 9/2016 dan melaporkannya kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. Demikian Wijaya mengwali arahannya.

Menurut Wijaya, Presiden menerbitkan Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan kedepan. “Presiden beberapa kali sering mengingatkan bahkan yang terbaru saat rapat terbatas di Istana Bogor Presiden kembali mengingatkan pentingnya pendidikan vokasi khususnya SMK,” tambah Wijaya.

Hal tersebut, lanjut Wijaya karena Presiden menindaklanjuti hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Dimana dalam Blueprint KTT ASEAN di bidang Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN  Socio-Cultural Communty)  salah satu point yang dibahas adalah isu Human Development. Dalam perkembangannya isu-isu yang dibahas bukan lagi soal Human Development tetapi menjadi Human Capital dimana dalam konsep human capital setiap Negara mendorong perenan pembangunan manusia dalang rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.    

“Dalam Ratas yang dilaksanakan di Bogor, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan melaksanakan perombakan besar-besaran system pendidikan SMK dan vokasi. Arahan Presiden  bahwa reorientasi vokasi harus kearah kebutuhan kerja, reorientasi harus melibatkan dunia usaha dan dunia industry, dan proses pembukaan sekolah kejuruan diseluruh Indonesia harus dipermudah. Itulah mengapa revitalisasi SMK menjadi sangat strategis dan penting,” terang Wijaya.

Menurut Wijaya dalam laporan perkembangan revitalisasi SMK tahap I telah diterima 7 laporan dari K/L  sedangkan untuk yang tahap II baru 3 K/L yang kirim laporan. Sementara untuk Pemerintah Provinsi pada tahap I telah meneriam 14 laporan sedangkan di tahap II laporan yang masuk baru 5. ”Saya menghimbau agar K/L yang belum memberikan laporan perkembangan pelaksanaan revitalisasi SMK agar secepatnya mengirim laporan kepada kami,” kata Wijaya.

Hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenseskab, Kemenhub, Kementan, Kemenhut LH, Kemendagri, Kemen ESDM, BSNP dan intitusi terkait lainnya.

Categories: