Oleh humas on December 03, 2019

Foto : 

  • Ponco Suharyanto

Jakarta (29/11) – Menindaklanjuti rakor pembahasan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) yang diselenggarakan pada 4 November 2019, Kemenko PMK, Jumat pagi, menggelar rakor lanjutannya.

Rakor RAN PPTPPO Periode 2020-2024 kali ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra. Pada kesempatan itu Ghafur menegaskan, RAN PPTPPO Periode 2020-2024 dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan disusun bersama-sama K/L terkait. RAN PPTPPO Periode 2020-2024 menurutnya juga harus dapat diimplementasikan dan didukung dengan komitmen, rencana aksi daerah dan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah. “Termasuk harus sejalan dengan Renstra, Renja, dan RKAKL, agar dapat dianggarkan dan dilaksanakan,” katanya.

Ditambahkannya, fokus RAN PPTPPO Periode 2020-2024 yaitu sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO. RAN PPTPPO Periode 2020-2024, lanjutnya, harus dapat mengakomodasi kebutuhan dalam pencegahan dan penanganan TPPO. “Daerah prioritas sasaran program adalah daerah sumber, transit dan tujuan,” jelasnya. Sementara, sektor perikanan juga menjadi perhatian pencegahan dan penanganan TPPO. Deputi Ghafur menegaskan, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan kontinyu untuk memastikan RAN berjalan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini dipaparkan pula klaster RAN PPTPPO Periode 2020-2024 dimana Pencegahan, penanggung jawabnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, Rehabilitasi Kesehatan, penanggung jawabnya Kementerian Kesehatan, sementara Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, penanggung jawabnya Kementerian Sosial. Adapun Pengembangan Norma Hukum, penanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Penegakan Hukum, penanggung jawabnya POLRI. Kemudian, Koordinasi dan Kerjasama, penanggung jawabnya Kementerian Ketenagakerjaan. Terakhir, Sekretariat, penanggung jawabnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Deputi Ghafur menerangkan, RAN PPTPPO Periode 2020-2024 juga memiliki sasaran. Diantaranya kesetaraan dan non diskriminasi. Jadi, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO. Sasaran kedua ialah keadilan, dimana member perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.

Sasaran berikutnya ialah pemberdayaan. “Upaya penghapusan TPPO lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas TPPO,” ungkapnya. Ada juga sasaran berupa partisipasi dimana mengutamakan, partisipasi masyarakat, khususnya para pekerja migran, sebagai partisipan aktif dalam menemukan solusi konstruktif atas masalah TPPO. Yang terakhir ialah sasaran akuntabilitas. “Pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyakarat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan TPPO serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan TPPO,” sebutnya.

Dalam kesempatan ini, Deputi Ghafur juga berpesan RAN PPTPPO Periode 2020-2024 tidak sekadar dilihat dari TPPO-nya saja, lebih dari itu harus memperhatikan unsur Hak Asasi Manusia (HAM)-nya juga. Pada penutupnya, Deputi Ghafur menegaskan, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan kontinyu untuk memastikan RAN berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi tahunan dan lima tahunan disusun dalam bentuk Laporan GT PPTPPO yang akan disampaikan kepada Presiden. “Laporan berisi pelaksanan program kegiatan RAN dan program kegiatan GT PPTPPO yang tidak tertuang dalam RAN,” pungkasnya.

Kategori: 

Reporter: 

  • Ponco Suharyanto

Editor: 

  • Ponco Suharyanto