Oleh humas on August 24, 2018

Jakarta (24/08)--- Selain untuk mendapatkan informasi lebih luas lagi program/kegiatan dari K/L terkait  mengenai Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya berdasarkan RPJMN 2015-2019, Renstra Kemendikbud, dan RKP 2018, juga untuk membahas langkah koordinasi terkait program/kegiatan K/L, Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi teknis Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya di ruang rapat Taskin, lantai dasar gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis siang kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya, Alfredo Sani Fenat, dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kemendikbud, KemnPUPR, Kemensos, Badan Pusat Statistik, Setkab, dan sebagainya.

“Demikian banyak sesungguhnya PR (Pekerjaan Rumah-red) kita dalam membangun kebudayaan, mari kita bahas dan temukan jalan terbaik demi keberlanjutan upaya ini bersama. Ini bukan hanya kerja Kemendikbud selaku Pengampu program kebudayaan tetapi pekerjaan kita semua di masing-masing K/L,” kata Alfredo saat membuka rakornis.

Alfredo menambahkan, sebagai aset kebudayaan bangsa, masyarakat adat dan komunitas budaya sudah jadi bagian tidak terpisahkan. Maka kemudian, dalam mengelola aset kebudayaan itu harus diperkuat terlebih dulu segala aspek sumber daya kebudayaan yang meliputi sarana prasarana kebudayaan; SDM kebudayaan; kelembagaan; pendanaan; kemitraan dengan stake holder; dan penelitian tentang kebudayaan. Sumber Daya Kebudayaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kebudayaan.

RPJMN 2015-2019 telah menetapkan sasaran bahwa meningkatnya kapasitas Sumber Daya Pembangunan Kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri dengan menjunjung tinggi nilai budaya bangsa. Namun, pada kenyataannya, pembangunan kebudayaan di tanah air masih terkendala dengan Terbatasnya SDM kebudayaan berkualitas; Belum optimal hasil litbang kebudayaan; Tidak ada regenerasi SDM; Terbatasnya sarpras kebudayaan; Terbatasnya peraturan kebudayaan; Belum tersedia sistem pendataan; dan Koordinasi dan kerjasama yang belum optimal antar stakeholder.  Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu antara lain dengan Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan dukungan sarpras; Peningkatan litbang kebudayaan; Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; Litbang arkeologi nasional; dan Pengembangan kemitraan antar stakeholder baik di pusat dan daerah.  

Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya terdapat dalam Arah Kebijakan dan Strategi dalam Buku II RPJMN 2015-2019 No.2.3.6 Poin e. Sejauh ini, upaya yang telah dilakukan Kemdikbud adalah dengan me-revitalisasi desa adat yang ditargetkan mencapai 118 desa adat dan baru terealisasi sekitar 70 desa adat. Desa adat adalah kesatuan hidup setempat dalam satu wilayah tertentu yang dihuni oleh sejumlah orang/keluarga yang memiliki identitas sosial, berinteraksi berdasarkan nilai, norma, serta aturan adat yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan revitalisasi desa adat yaitu  menghidupkan kembali aktifitas budaya masyarakat adat baik fisik maupun non fisik; memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta peningkatan karakter dan jati diri bangsa. Sementara komunitas budaya yang sudah difasilitasi mencapai 220 dari target sekitar 235 komunitas budaya. Komunitas Budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi, memiliki kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma dan aturan serta memiliki berbagai aktifitas sosial menurut pola tertentu. (*)

   

Categories: