Oleh humas on November 06, 2019

Foto : 

  • Deputi 1

Wamena (5/11) Kemenko PMK menggelar rakor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Pemkab Nduga, dan Pemkab Lanny Jaya terkait Penanganan Terdampak Konflik. Fakta baru ditemukan dari rakor tersebut. 

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Dody Usodo HSG yang berkesempatan memimpin jalannya rakor mengungkapkan bahwa rakor bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan kebencanaan untuk melihat, apakah semua pekerjaan yang sudah dikerjakan dan bantuan pendistribusian sudah terima atau tepat sasaran, baik itu kepada para pengungsi Kabupaten Nduga maupun di Kabupaten Jayawijaya. 

Termasuk juga untuk melihat apa yang harus dikerjakan, misalnya bagaimana dengan persoalan pendidikan dan kesehatan. Untuk kesehatan misalnya, terkait pelayanan Puskesmas harus normal kembali, khususnya di beberapa distrik yang ada di wilayah Kabupaten Nduga. “Saya datang kesini sebagai tugas saya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusian dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu, menjamin kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan masyarakat,” ujarnya. 

Atas dasar itu, pihaknya mengecek bantuan yang sudah diberikan dari pemerintah pusat, khususnya kepada masyarakat di wilayah Nduga yang selama ini dibilang tak mendapatkan bantuan. Melalui rakor Kemenko PMK pun mengecek langsung sejauh mana bantuan yang diberikan, apakah sampai ke masyarakat penerima bantuan atau tidak. “Ini yang mau saya buktikan, ternyata bantuan yang diserakan selama ini untuk pengungsi Nduga hanya diserahkan di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Padahal masyarakat yang mengungsi itu sesuai data Pemda Nduga, bahwa masyarakat mengungsi ada empat distrik yang menjadi pusat konsentrasi para penduduk yang tak bertahan di distrik. Sehingga, mereka mengungsi ke distrik-distrik terdekat. Itu di Distrik Goroptak, Paro, Yuguru dan Kenyam,” katanya. 

Dody menambahkan, informasi yang didapat dalam rapat koordinasi ini pihaknya kaitkan langsung dengan kementerian yang lain, terutama yang sudah memberikan bantuan selama ini agar cocok dari data yang ada. “Namun tadi setelah kami tanya langsung ke Pemkab Nduga, ternyata mereka tak bisa sebutkan berapa jumlah sesungguhnya pengungsi. Namun ada orang lain yang bisa menyebutkan ribuan pengungsi datanya. Ini nyawa manusia, jangan main-main,” tegasnya. 

Disamping itu, lanjutnya, Kemenko PMK pun telah kepada Kemensos dan Kemendikbud, serta Kemenkes apa yang harus dikerjakan. Ia mengingatkan jangan dilihat pengungsi Nduga yang ada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tapi lihat juga yang ada di distrik-distrik di Nduga. “Menyikapi kesimpangsiuran saluran bantuan, saya lihat lengkap dokumen dari Kemensos dan terbukti bahwa masyarakat disana tak terima. Sebab penyerahan bantuan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sementara sudah tak ada pengunsi dari Nduga di Wamena. Sampai minggu kemarin bantuan ke Nduga terus berjalan, tapi diserahkan juga di Wamena, lalu masyarakatnya di distrik sana, tak terima apa-apa,” ungkapnya. 

Menurutnya, agar tepat sasaran, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah yang perlu bantuan itu, lalu cara mendistribusikan ke tempat itu dengan memakai bantuan TNI yang siap membantu menggunakan trasportasi TNI untuk medroping bantuan. “Sehingga saya harapkan jangan lagi mendengar hembusan yang tak benar untuk tak mau terima, jika bantuan itu disalurkan melalui TNI-Polri. Sebab siapa yang menjamin keamanan, misalnya dari Kemensos, lalu siapa yang berani antar bantuan ke sana (Nduga) tanpa pengawalan dari pihak keamanan,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu pula, Dody sempat menyinggung terkait data kematian warga Nduga yang mencapai 300-an orang, khususnya ibu-ibu dan anak-anak yang dianggapnya dieksploitasi, seolah-olah pengungsi meninggal karena sakit akibat tidak mendapat perhatian atau bantuan dari pemerintah. “Kalau mengungsi ke hutan apakah menuju ke tempat yang lebih layak atau lebih susah, karena ke hutan tidak bisa ter-cover oleh pemerintah,” cetusnya. 

Selain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Pemkab Nduga, dan Pemkab Lanny Jaya, hadir dalam rakor Penanganan Terdampak Konflik ialah perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian PUPR.

Reporter: 

  • Deputi 1

Editor: 

  • Ponco Suharyanto