Oleh humasnew on July 31, 2018

Jakarta (30/07) – Persoalan hulu yang dapat menyebabkan masalah anak jalanan adalah adanya urbanisasi. Daya tarik kota mendorong penduduk di daerah untuk hijrah ke kota-kota besar dengan minim keterampilan, pendidikan dan modal. Sedangkan persoalan hilir di kota yang menimbulkan masalah anak jalanan adalah munculnya kampung-kampung  kumuh/liar sebagai pusat penampungan anak jalanan.  Demikian disampaikan Ghafur Dharmaputra, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK. 

Dalam rangka lebih mengkonkritkan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam penanganan anak jalanan, Kemenko PMK kembali mengundang K/L terkait untuk  menyampaikan data terkait penanganan anak jalanan. "Rakor diadakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan, program/kegiatan, target dan anggaran penanganan anak jalanan,"jelas Ghafur.

Lebih lanjut Ghafur memaparkan bahwa Gerakan Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (GMIBAJ)  mengalami keberhasilan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada indikator adanya penurunan jumlah anak jalanan di Indonesia dari 20.719 di tahun 2016 menjadi 16.416 di akhir tahun 2017, terbitnya regulasi tentang anak jalanan di beberapa provinsi/kabupaten/kota, dan berbagai komitmen serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan anak jalanan. 

Menurutnya, pencanangan GMIBAJ bertujuan untuk menumbuhkan dan menggerakkan upaya-upaya penanganan dan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan dengan perspektif anak dalam upaya MIBAJ di wilayah provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan upaya-upaya: 1) mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat regulasi tentang penanganan anak jalanan, 2) mendorong alokasi anggaran penanganan anak jalanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, 3) mengoptimalkan peran masyarakat dan CSR dalam penanganan anak jalanan, serta 4) meningkatkan koordinasi antara dinas/intansi terkait dalam penanganan anak jalanan.

Hadir di ruang rapat utama lt.7 ini perwakilan dari Kemensos, Kemen PP-PA, Kemendikbud, Kemenkes,  Kemenhukham, BKKBN, Pemprov DKI Jakarta, Dompet Dhuafa,  Yayasan Pondok Kasih, Rumah Singgah, ISCO Fondation. 

Categories: