Oleh humasnew on October 03, 2018

Jakarta (02/10)--- Dana Desa sejatinya digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, menyusul terjadinya dua peristiwa bencana alam gempa bumi di Lombok, NTB pada Juli 2018 dan Tsunami di Palu dan Donggala, Sulteng, dana desa telah disepakati untuk dapat dipergunakan juga untuk memenuhi kebutuhan daerah terdampak bencana alam terutama ketika sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bahasan ini mengemuka dalam rapat koordinasi tahap pertama yang mengupas tentang pembentukan Tim Pendamping revisi APBDes daerah terdampak bencana di NTB. 

“Jika tim pendamping sudah terbentuk, apa yang disepakati dan dihasilkan nanti dapat menjadi semacam petunjuk teknis untuk daerah lain yang terdampak bencana. Tapi untuk tahap awal, kita bahas untuk daerah Lombok dulu. Semoga petunjuk teknis itu dapat menjadi template untuk penanganan rehab-rekon tsunami Palu dan Donggala juga. Bahkan mungkin jika suatu saat nanti terjadi lagi bencana alam,” terang plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, saat membuka rakor, Senin siang. “Kalau sudah jadi, kita akan bawa ini ke aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK untuk dikonsultasikan penguatan payung hukumnya. Begitu juga dengan BPK, kita bawa untuk disamakan persepsi agar tidak ada penyalahgunaan anggaran,” tambah Sonny lagi.

Rakor tahap pertama yang dihadiri oleh para pejabat teknis dari K/L terkait ini  menyepakati pula bahwa penggunaan dana desa di masa tanggap darurat memang belum ada aturannya. Namun demikian, penggunaan dana desa saat itu dapat diputuskan melalui Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa. 

Tim Pendamping yang beranggotakan para pejabat dari Kemenko PMK, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, Setkab, BPKP, BNPB, Kejaksaan, KPK, BPK, dan Kantor Staf Presiden ini nantinya mempunyai tugas untuk melihat kembali revisi RKPDes, APBDes, dan melakukan monitoring penggunaannya serta melakukan review (assessment) untuk melihat kondisi existing daerah yang terkena dampak bencana. Tim pendamping memastikan akuntabilitas dan menghindari adanya duplikasi anggaran. (*)