Oleh humasnew on April 02, 2018

Jakarta (02/04) -- Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Awal Subandar memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) terkait penyelesaian persoalan kawasan pemukiman di dalam hutan konservasi serta investasi sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).Turut serta dalam rakornis tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Kalbar, Serta Bapeda Kalbar.

Dalam pengantar rakor, Awal menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah untuk mengkoordinasikan percepatan penyelesaian masalah yang terjadi di Provinsi Kalbar. "Masalah yang terjadi di Provinsi Kalbar adalah adanya lahan pemukiman dan lahan usaha masyarakat serta adanya aset-aset pemerintah yang berada di dalam kawasan hutan konservasi," terangnya.

Menurut Awal, persoalan tersebut perlu proses percepatan pelepasan kawasan hutan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum serta terhadap aset-aset pemerintah dapat terdata dengan baik dan memiliki legalitas hukum yang sah.

Sementara itu terkait dengan investasi dalam kawasan hutan, menurut Awal persoalannya adalah adanya perbedaan antara Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPPIB) dengan Peta Indikatif Badan Restorasi Lahan Gambut (BRG)."Perlu adanya penegasan lebih lanjut oleh pemerintah pusat mencegah multi tafsir di lapangan yang berdampak terjadinya pelanggaran hukum dan ketidak pastian dalam bermukim dan berinvestasi,"tegasnya. (DAM)

Categories: