Oleh humas2 on November 24, 2016

Jakarta (24/11)-- Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, hari ini memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I tentang Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gn. Sinabung yang berlangsung di Ruang Rapat Lt 3, Kemenko PMK, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat antara lain Bupati Karo dan Pejabat eselon I dari Kementerian PUPERA, Kementerian LHK, BNPB, Kemendagri, serta K/L terkait lainnya.

Dalam pembukaannya, Yan Mangesa menyatakan maksud dan tujuan diadakan Rakor ini adalah untuk mempercepat penanganan pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Relokasi Mandiri Tahap II sebanyak 1682 KK di Kab. Karo. “Mengingat waktu yang semakin sempit, diharapkan Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan/keputusan untuk percepatan penanganan Rehab-Rekon Tahap II di Kab. Karo,” ujar Yan Mangesa.

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gn. Sinabung untuk T.A 2016 saat ini sudah diserahkan ke Kab. Karo sebagai pemegang kewenangan dalam pelaksanaan rehab-rekon tahap II. Untuk itu dalam kesempatan ini juga, Yan Mangesa meminta masukan dari peserta rakor mengenai penerbitan regulasi berupa Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Mandiri Tahap II di Kab. Karo untuk mempercepat Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi itu.

Pemerintah Pusat melalui BNPB bersama Kab Karo menetapkan relokasi tahap II akan dilaksanakan dengan skema Relokasi Mandiri. Pengertian Relokasi Mandiri dalam Petunjuk Teknis adalah masyarakat menyiapkan lahan usaha tani dan atau lahan tapak rumah dan pembangunan rumah secara swakelola kelompok dan secara teknis didampingi oleh Tim Pendamping. Dalam pemaparan mengenai Progres Fasilitasi Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Sinabung, BNPB menyatakan rencana areal relokasi tahap II adalah seluas 975 Ha. Kementerian LHK serta BNPB juga telah menyetujui pengoptimalan lokasi Hutan Produksi di Siosar untuk pembangunan hunian tetap seluas 240 Ha.

Namun ada beberapa permasalahan teknis yang dihadapi dalam relokasi tahap II itu, di antaranya terkait Keterbatasan lahan usaha tani dan lahan tapak rumah yang nantinya akan disiapkan masyarakat. Umumnya masyarakat di Kab. karo masih enggan menyediakan lahan usaha tani atau lahan tapak rumah akibat kurangnya komunikasi yang jelas antara aparat Pemerintah Daerah Karo dengan Masyarakat tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Relokasi Mandiri itu. 

Adapun hasil dari rakor kali ini adalah perlu ditingkatkannya ruang komunikasi yang jelas antara aparat Pemkab Karo dengan Masyarakat agar mendapatkan kesepahaman tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Relokasi Mandiri. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat serta pemerintah provinsi dalam pembentukan tim pendamping teknis di lapangan. Sementara untuk penerbitan regulasi, seluruh peserta rakor menyetujui untuk menunda penerbitan regulasi dan memaksimalkan regulasi yang sudah ada terkait percepatan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana erupsi Gn. Sinabung ini.

"Mengenai regulasi sudah diputuskan untuk ditunda atau tidak perlu diterbitkan karena regulasi yang mengatur percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gn. Sinabung yang sudah ada masih dapat digunakan semaksimal mungkin" tutup Yan Mangesa. (rhm)