Oleh humas on October 22, 2018

Jakarta (22/10)--- Kemenko PMK terus berupaya mendorong K/L terkait dan para Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah anak jalanan sertai berbagai faktor penyebabnya. Atas upaya ini, Kemenko PMK turut mendorong pula digelarnya Jambore Nasional khusus melibatkan anak jalanan. Satu hal yang terpenting, bahwa kebijakan ‘Kota atau Kabupaten Layak Anak’ dapat berpengaruh besar terhadap makin berkurangnya anak jalanan. Demikian pengantar plt. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, saat membuka rapat koordinasi mengenai Gerakan Sosial Indonesia Bebas Anak Jalanan di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor dihadiri oleh Kemensos; Kemenkumham; Ditjen Dukcapil Kemendagri; ISCO; Forum Rumah SINGGAH; Dinas Sosial DKI; Direktorat Kesga Kememenkes; Plan International Indonesia; Yayasan KDM; Direktorat Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Kesetaraan Kemendikbud.

Gerakan Nasional Indonesia Bebas Anak Jalanan di tahun 2018 ini akan ditandai dengan penyelenggaraan Jambore Nasional. Menurut laporan terkini Kemensos, Jambore rencananya berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, 24 November 2018, sementara sebelumnya, di tanggal 21-23 November akan diselenggarakan aneka rapat koordinasi yang akan khusus membahas tentang penanganan anak jalanan. Jambore nasional ini tengah diupayakan melibatkan sekitar 1.000 anak jalanan yang seluruhnya berasal dari beberapa Rumah Singgah yang ada di Kota Bandung dan Kab/kota sekitarnya. Meskipun belum ada thema peringatan yang disepakati, Jambore Nasional ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum dalam rangka merayakan Hari Anak Universal  sekaligus membuktikan bahwa Pemerintah serius menangani anak jalanan.
 
Kampanye Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) sejauh ini terus dilakukan oleh Kemensos dan di tahun lalu kampanye itu menjadi suatu gerakan sosial yang diresmikan di Kota Malang, Jawa Timur. Jambore nasional sebagai bagian dari gerakan sosial  di tahun 2018 ini rencananya akan memberikan penghargaan kepada beberapa kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi mengenai isu anak jalanan. Dengan kriteria adanya komitmen pemerintah daerah misalnya kab/kota yang telah memiliki regulasi, mempunyai tim pelaksana, atau bahkan  mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak jalanan. Selain penghargaan, Kemendagri rencananya akan memberikan akta kelahiran secara simbolis dan rekam e-KTP kepada anak jalanan. (*)

Categories: