Oleh humasnew on February 27, 2018

Yogyakarta (27/02)--- Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) Kemenko PMK bagi Rencana Kebijakan dan Program (RKP) bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia hari ini digelar di Kota Yogyakarta, DIY. Meningkatkan pemahaman; menumbuhkan komitmen dan aksi nyata seluruh komponen stakeholders dan masyarakat bagi upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan membangun sinergi dan kolaborasi dengan K/L dan stakeholders lainnya dalam pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia, dikemukakan oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Kemenko PMK, Suarmansyah, saat memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi dan KSP RKP ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar ke depan dapat tercipta kebijakan dan program yang mengandung energi sinergitas positif yang lebih besar dan mengatasi tantangan yang multikompleks secara bijak untuk mewadahi semua kepentingan. “Adapun prioritas pengarusutamaan dalam kebijakan pemerintah yaitu pendekatan perencanaan berbasis hak, kebijakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan yang akses bagi semua, harmonisasi kebijakan dan adanya layanan publik yang mudah diakses, murah, cepat dan tidak diskriminatif,” tambah Arman dalam pengantarnya.

Secara keseluruhan, lanjut Arman, Rencana Kebijakan dan Program (RKP) Pemerintah di tahun 2018 ini akan fokus pada upaya penajaman 10 Program Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas; Memastikan pelaksanaan program; dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Di tahun 2018 ini, RKP Pemerintah akan konsentrasi pada upaya pemerataan antarkelompok pendapatan. Sementara rencana kegiatan Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, dalam kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) antara lain memastikan ketersediaan layanan literasi bagi penyandang disabilitas  dan penyediaan layanan home care bagi para lansia.

Dalam paparannya, Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta mengungkapkan, terdapat satu filosofi jawa yang kemudian menjadi prinsip dasar Dinsos DIY dalam menjalankan kebijakan dan program pemberdayaan disabilitas dan lansia. Filosofi itu selanjutnya berbunyi: “Hamemayu Hayuning Bawana” yang mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup keluarga ataupun masyarakat dg mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak tidak mementingkan diri sendiri.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinsos DIY antara lain Perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan mengutamakan partisipasi masyarakat; Meningkatkan kualitas pelayanan, SDM dan infrastrukturnya; Menguatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, Orsos/LSM, Swasta/CSR dan Perguruan Tinggi (4 Pilar); dan Pemutahiran data populasi penyandang disabilitas/Lanjut Usia. 

Sementara untuk penanganan para penyandang disabilitas, layanan didasarkan kepada Perda No.4 Tahun 2012 tentang, Perlindungan dan pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial, Seni, budaya, olah raga, Politik, Hukum, Penanggulangan bencana, Aksesibilitas Komite penyandang disabilitas, Pengarusutamaan disabilitas, dan Penilaian kebutuhan. Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlantar dilakukan Dinsos DIY  melalui melalui kegiatan Dalam Panti/Balai dan Luar Panti. DI Yogyakarta diketahui memiliki angka populasi lansia yang paling tinggi di tanah air dan Yogyakarta jadi pelopor lahirnya Disabilitas Tanggap Bencana. (Sumber: Kedep II)