Oleh humas on July 27, 2018

Jakarta (27/07) – Setelah menyelenggarakan Rakor Implementasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dengan Komoditas Pertanian medio Juli lalu. Jumat ini Keasdepan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK  menggelar Rakor sejenis dengan mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Swiss-Belhotel, Kalibata, Jakarta.

Dalam sambutannya mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko Kemenko PMK, Asisten Deputi Pemberdayaan  Kawasan Perdesaan, Awal Subandar mengatakan, melalui Rakor ini K/ L dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran yang notabene sesuai dengan Nawacita. Dengan rakor ini pula, K/L akan mengusulkan atau memberikan masukan terkait program/ kegiatan yang dirasa kurang.

Direktur Perencanaan Pembangunan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kesempatan itu juga mengusulkan bahwa pusat jangan menutup diri terhadap usulan dari Bupati terkait kawasannya. Hingga kini menurutnya, sudah ada sekitar 270 usulan dari para Bupati di seluruh Indonesia. Usulan terkait infrastruktur, sebutnya, merupakan hal yang paling besar.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memaparkan Program Kegiatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Untuk Percepatan Pembangunan KPPN. Dijelaskannya, pembangunan diharapkan lebih mengarah kepada Indonesia Sentris tidak hanya berkutat di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Pembangunan itu harus berkelanjutan walau dalam catatan Kemendes PDTT terkait kemiskinan desa-kota untuk pertama kalinya angkanya hanya satu digit di Indonesia sejak 1998.

Adapun potensi perdesaan yang masih belum dioptimalkan belum dioptimalkan. Padahal diketahui, sebanyak 82,7% desa memiliki potensi pertanian, 26,8% desa  berpotensi perkebunan, 17,1% desa mempunyai potensi perikanan, 2,5% lainnya berpotensi wisata serta 1,8 juta komoditas UKM ada di desa. Salah satu faktor utama lemahnya ekonomi desa ialah belum optimalnya peran kelembagaan ekonomi produktif desa yang dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha di desa.

Rakor Implementasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) khusus terkait program dan kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Para undangan yang terdiri dari Kemendagri, Kementerian Pariwisata dan Kementerian PUPERA juga mengusulkan program dan kegiatan untuk dimasukkan ke dalam matriks yang disediakan oleh Kemenko PMK.

Seperti diketahui, dalam sasaran RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan tercapainya keterkaitan desa-kota, dilakukan dengan terwujudnya sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru hingga tahun 2019. PS

Categories: