Oleh humas on October 05, 2018

Jakarta (05/10) - Dalam rangka persiapan rakor tingkat menteri yang akan diselenggarakan esok, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi teknis tingkat eselon I tentang progres penanganan pasca bencana gempa bumi NTB. Rapat hari ini diadakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari K/L dan pihak terkait mengenai progres penanganan pasca bencana gempa bumi NTB. Rapat membahas antara lain percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB, sejumlah pending issues, dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan.

Dilaporkan oleh Sonny, dari sektor pemukiman, pending issue-nya adalah masih adanya beberapa jembatan yang belum diselesaikan. Dalam sektor sosial, pending issue-nya adalah belum ada pembayaran sama sekali ke pihak ketiga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, dari sektor ekonomi, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan adanya pembahasan lebih lanjut soal penilaian kerusakan.

Panglima Komando Tugas Gabungan  (Pankopgasgab) Terpadu Mayjen TNI Madsuni melaporkan, sejak berakhirnya masa tanggap darurat pada 25 Agustus lalu, tahap transisi darurat masih berjalan, yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan rehabilitasi rekonstruksi. Komgasgab juga dilaporkan menyediakan pelayanan kesehatan, rawat jalan, pengobatan, rawat inap, hingga operasi ringan dan terus menerus memfasilitasi koordinasi lintas sektor lintas level untuk percepatan pembangunan rumah tahan gempa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan bahwa Kementerian PU Pera hingga saat ini fokus pada pembangunan fasilitas publik seperti sarana pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit/ puskesmas, pasar, dan lainnya. Pembangunan ini diprioritaskan dibangun di sekitar 700 lokasi.

Dari masukan-masukan pihak terkait, Sonny menyampaikan perlunya pendampingan revisi APBD dan APBDes. Tambahnya, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia juga menyampaikan perlunya pendampingan pemda terhadap pendamping masyarakat di lokasi terdampak bencana.

Hadir pula dalam pertemuan ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.