Oleh humas on October 17, 2018

Jakarta (17/10) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) penanganan rehabilitasi anak paska bencana di Ruang Rapat Kemenko PMK, Jakarta, Senin pagi (15/10).

Dalam pengantarnya Ghafur menyampaikan pentingnya perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak. “Dalam kehidupan sehari-hari saja, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan. Apalagi dalam situasi yang sulit dan sempit seperti bencana, perempuan dan anak menjadi sangat rentan,” ungkapnya.

Rapat korodinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga, LSM dan juga organisasi masyarakat pemerhati anak. Dari Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa instansinya telah melakukan beberapa aksi lapangan di Nusa Tenggara Barat diantaranya mulai mengembalikan program dan pelayanan ke situasi stabil, seperti orientasi kelas ibu hamil, orientasi pemberian makanan bayi dan anak yang terintegrasi dengan pemantauan pertumbuhan perekembangan menggunakan buku KIA, aktivasi posyandu beserta programnya sejak 3 minggu paska bencana, dan lainnya. Untuk di Sulawesi Tengah juga telah dialkukan beberapa upaya tanggap darurat diantaranya didirikan 5 tenda kesehatan reproduksi yang digunakan sebagai pelayanan KIA-KB (persalinan, masa nifas, dan pemberian KIE), memobilisasi tenaga kesehatan berkoordinasi dengan organisasi profesi.

Sementara itu, UNICEF mengungkapkan program dan dukungan utama UNICEF masuk dalam multi year workplan dan merespon permintaan dari kementerian terkait. Namun yang menjadi prioritas utama saat ini untuk dukungan kepada Kementerian Sosial terkait dengan penelusuran dan reunifikasi keluarga. UNICEF juga menambahkan hal penting untuk menjadi perhatian pemerintah diantaranya memastikan akses pendidikan dimana layanan untuk dukungan psikososial juga tersedia di sekolah, termasuk identifikasi dan rujukan ke lembaga yang memiliki kapasitas dalam memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial.

Masukan disampaikan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang sudah beberapa kali melakukan peninjauan ke lapangan, yakni diperlukan lebih banyak penguatan relawan lokal di Nusa Tenggara Barat dikarenakan relawan dari luar daerah tersebut sudah mulai meninggalkan lokasi. Disamping itu, disampaikan harapan kepada pemerintah untuk membuka peluang bantuan infrastruktur kepada masyarakat Lombok meskipun Lombok tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Pada akhir rakor ini Bappenas mengatakan bahwa terkait penanganan bencana sudah ada Peraturan Presiden yang berlaku, akan tetapi perlu dipastikan apakah implementasi Perpres tersebut sudah memenuhi hak dan melindungi perempuan dan anak.

Menutup rakor ini, Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani mengingatkan kepada seluruh kementerian/lembaga pentingnya melakukan pendataan, karena segala upaya teknis yang akan dilakukan di lapangan lebih mudah jika terdapat data yang valid.

Categories: