Oleh humas on October 11, 2018

Jakarta (11/10) - Mewakili plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Asisten Deputi (Asdep)Bidang Kawasan Strategis dan Khusus Wijanarko menyampaikan arahan terkait dengan pembentukan Tim Pendampingan Revisi APBDes daerah terdampak bencana di NTB. Rapat diselenggarakan di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

"Rapat ini merupakan tindak lanjut rakor tingkat eselon I dan dilanjutkan dengan rakor tingkat eselon II terkait dengan pembentukan tim pendampingan revisi APBDes daerah yang terdampak bencana yang saat ini hanya di fokuskan di daerah Lombok dan Sumbawa," kata Wijanarko.

Menurut Widjanarko, semangat dari dibentuknya tim ini adalah untuk bisa memfasilitasi secara cepat terkait dengan pemanfaatan dana desa untuk daerah-daerah yang terkena dampak bencana, seperti Lombok dan Sumbawa. Dan Rakor kali ini adalah untuk membahas dan menyepakati legalitas pembentukan tim pendampingan.

Selain itu, lanjut Wijanarko, rapat kali ini juga untuk menyepakati ruang lingkup atau tanggung jawab tim pendampingan. Misalnya, alokasi penyaluran dana desa oleh Kemenkeu, prioritas penggunaan dana desa untuk rehab/rekon pada daerah terdampak bencana di NTB oleh Kemendes PDTT, revisi dan optimalisasi APBDes oleh Kemendagri, dan Akuntabilitas dan tata kelola dana desa oleh BPKP, serta koordinasi, singkronisasi dan pengendalian program ada di Kemenko PMK.

Tim Pendampingan yang beranggotakan para pejabat dari Kemenko PMK, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, Setkab, BPKP, BNPB, Kejaksaan, KPK, BPK, dan Kantor Staf Presiden ini nantinya mempunyai tugas untuk melihat kembali revisi RKPDes, APBDes, dan melakukan monitoring penggunaannya serta melakukan review (assessment) untuk melihat kondisi existing daerah yang terkena dampak bencana. Tim pendamping memastikan akuntabilitas dan menghindari adanya duplikasi anggaran.  

"Tim Pendampingan ini awalannya hanya di fokuskan di daerah Lombok dan Sumbawa namun tidak menutup kemungkinan contoh sukses Tim ini dapat juga diperluas ke daerah terdampak bencana lainnya seperti di Palu, Donggala, dan Sigli," ujar Widjanarko.

Rapat kali in dihadiri dari perwakilan Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, TNP2k/Set Wapres, BNPB, Kemendes PDTT, dan para pejabat Kemeko PMK terkait lainnya. (DAM)

Categories: