Oleh humas on February 28, 2018

Jakarta (28/02) – Kemenko PMK hari ini (Rabu) membahas rencana identifikasi program kegiatan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal wilayah Sulawesi pada tahun 2018 dan 2019. 

Rencana identifikasi program kegiatan intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal wilayah Sulawesi pada tahun 2018 dan 2019 itu sesuai arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, rancangan RKP 2019 serta sebagai persiapan Rakor wilayah Sulawesi. Rencana identifikasi itu diselenggarakan melalui Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi. 

Rakor yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 7 Kemenko PMK, Jakarta ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan Kemenko PMK, Sidqi Lego Pangesti. Sementara yang bertindak memimpin Rakor adalah Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Daerah Perbatasan Kemenko PMK, Awal Subandar. Menurut Awal, Rakor ini untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan setiap daerah yang ada di Sulawesi terkait akan dilakukannya intervensi percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Karena itu daerah yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten/ Kota di Sulawesi diundang hadir dalam kesempatan ini. Sementara dari pusat, selain Kemenko PMK juga hadir perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Rakor ini sekaligus menindaklanjuti Rakor PP Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal pada tanggal 23 Januari 2018 dan Rakor PP Standar Pelayanan Minimal Daerah Tertinggal pada tanggal 13 Februari 2018. Koy

 

Categories: