Oleh humasnew on January 09, 2018

Jakarta (09/01) – Demi mengurangi kemiskinan, menurunkan angkan stunting, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat desa, pemerintah meluncurkan program padat karya tunai. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyakat desa khususnya bagi desa yang miskin dan margina yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga, dan teknologi lokal dengan tujuan dapat memberikan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa.

Demikian yang disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK), Y.B. Sayta Sananugraha saat memberikan pidato pembukaan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018 yang diselenggarakn di ruang rapat utama Lt.7 Kemenko PMK. Turut mendampingi Deputi Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Nyoman Suida.  

Menurut Seskemenko PMK, program Padat Karya Tunai di Desa merupakan program arahan langsung dari Presiden, dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2018 pelaksanaan PKTD ini disosialisasikan dan dilaksanakan  pada lokasi prioritas  di 100 desa dalam 10 kabupaten di 9 provinsi,  yang mempunyai jumlah penduduk miskin di desa, indeks kesulitan geografis, dan  jumlah penderita gizi buruk. 

“Ada 10 Kabupaten Prioritas kunjungan Presiden yang akan segera dilaksanakan yaitu di Kabupaten Rokanhulu, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang, Brebes, Ketapang, Gorontalo, Maluku Tengah, Lanny Jaya  dan  Lombok Tengah. Kedepan pemerintah akan meningkatkan lagi program prioritas  PKTD dari 10 Kabupaten menjadi 100 Kabupaten,  dari 100 desa menjadi 1000 Desa,” terang Seskemenko PMK.

Pelaksanaan padat karya tunai di desa, lanjut Seskemenko PMK, merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni  antara Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 yang lalu.

“Diharapkan SKB ini dapat menjadi acuan operasional bersama yang lebih efektif dan integratif serta saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan  dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada secara bersama tanpa menghambat berbagai implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian, untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,” harap Seskemeko PMK.

Seskemeko PMK juga menjelaskan bahwa ada 7 (tujuh) aspek utama di dalam SKB tersebut yang mencakup: (1) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; (2) Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); (3) Pendampingan Desa; (4) Penataan Desa; (5) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi; serta (6) Pelaksanaan padat karya tunai di desa dan (7) Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, dan Penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan pendanaan program PKTD, menurut Seskemenko PMK, terdapat 3 (tiga) sumber pendanaan yang akan digunakan untuk padat karya tunai di desa. Pertama adalah dari Dana Desa; yang kedua dari anggaran Kementerian/Lembaga; dan yang ketiga adalah dari anggaran pemerintah daerah. Khusus untuk Dana Desa dilakukan secara swakelola, sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan memungkinkan untuk tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor. Konsekuensinya, Desa harus membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota Tentang Harga Satuan Biaya setempat.

“Sedangkan untuk yang bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga dan anggaran pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 junctis Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden 4 Tahun 2015,” jelas Seskemeko PMK.

Menurutnya, padat karya tunai di desa ini akan menyasar beberapa elemen masyarakat, yang utama adalah untuk penduduk miskin, pengangguran, kelompok setengah penganggur, dan keluarga yang mempunyai anggota yang bermasalah dengan gizi.  Pelaksanaan program ini juga harus memiliki prinsip inklusif, partisipatif, gotong royong, transparan, efektif, swadaya, swakelola, dan yang paling utama adalah semua kegiatan harus disepakati dalam musyawarah desa. Sehingga pelaksanaan padat karya tunai di desa dapat menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan (income generating activities) tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan tetap dari penduduk tersebut.

“Pelaksanaan padat karya juga harus berjalan ketika masyarakat desa sedang tidak berkegiatan, misalnya di antara musim tanam. Dengan begitu diharapkan  kegiatan ini tidak mengganggu aktifitas dan mampu menambah daya beli masyarakat,”terang Seskemenko PMK.

Diakhir sambutannya, Seskemko PMK berpesan agar pelaksanaan program padat karya tunai di Desa harus dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan begitu angka kemiskinan dapat menurun, angka gizi buruk berkurang, perekonomian desa bergerak dan kawasan perdesaan dapat berkembang.

“Dan yang tidak boleh terlupakan adalah terjalinnya kemitraan atau kerjasama antar pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, serta pelaksana teknis yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa. Nilai-nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat juga harus tetap dipertahankan agar hasil pembangunan dapat terpelihara dengan baik serta berkelanjutan,”pesan Seskemenko PMK.

Pelaksanaan sosialisasi dihadiri juga oleh Dirjen Bina Pemdes, Kemendagri,  Nata Irawan; Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi; Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes, Taufik Madjid; Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Budiarso Teguh Widodo; Perwakilan Sekda Brebes, Ketapang,Lombok Tengah, Maluku Tengah dan Rokan Hulu serta beberapa perwakilan lainnya. 

Categories: