Oleh humas on September 06, 2018

Jakarta- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemeterian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra, memimpin Rapat Koordinasi Revisi Perpres No 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), di ruang rapat Lt. 7, Kemeterian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (06/08). 

Pada rakor kali ini  peserta rapat memberikan masukan dan pemikirannya agar penyusunan revisi perpres ini dapat segera difinalisasi. Seluruh persoalan yang masih ada di dalam draft revisi perpres diharapkan dapat segera diperbaiki.

“Dalam rapat kali ini kita akan membahas komitmen. Komitmen  itu harus direfleksikan dalam kehadiran dan kesepakatan kita semua,” ujar Ghafur dalam pengantarnya.

Ghafur juga mengungkapkan harus ada pemahaman yang sama akan draft Perpres tersebut. Peserta rapat yang mewakili kementerianatau lembaga harus terefleksikan pandangnnya sehingga tidak selalu berubah manakala pesertanya berbeda.

Sebab salah satu kelemahan drafting yang ada belum adanya penjelasan tetang substansi dalam perubahan.

“Harus ada penjelasan dari substasi perubahan yang ada. Ini kursial sehingga orang yang baru membaca tidak akan muncul banyak pertanyaan dan penjelasan yang bermacam-macam,” ungkapnya. 

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran menyampaikan rapat kali ini membahas substansi yang perlu dirubah dalam Perpres  GT-PP TPPO. Rapat kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari rapat yang dilaksanakan sebelumnya. draft Perpres yang ada merupakan hasil diskusi dalam rapat sebelumnya yang disanakan  di  kantor Kementrian PPA, Hotel Santika dan kantor KPAI.

“Pada rapat yang keempat ini kami mohon mohon dari pandangan dan pertimbangan yang konprehensif untuk rancangan perpres ini,”ungkapnya.

Wagiran menjelaskan ada beberapa catatan atau  perubahan mulai dari penambahan acuan landasan hukum, susunan organisasi, kesekretariatan, dan lain-lain. Dalam susunan organisasi memasukkan Kemenpora, KKP, Kemendes PDTT, LPSK. Dalam Perpres tersebut juga belum ada ayat atau uraian yang menyebutkan tugas dari susunan organisasi. Pada pasal 10, juga memasukkan Organisasi Masyarakat, LSM, Organisasi Profesi, dan  akademisi.  

“Perpres yang ada memang sudah membutuhkan perubahan. Ada beberapa substansi yang harus diakomodir  diantaranya  perubahan nomenklatur di beberapa kementerian. Selain itu juga banyaknya kasus ABK yang jadi korban trafficking,” jelasnya.
 

Categories: