Oleh humasnew on September 28, 2018

Jakarta (28/09)--- Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU 2/2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus untuk pengelolaan institusi pendidikan diploma bidang kesehatan yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah (PT Kesda) harus beralih ke Pemerintah Pusat. Pada rapat koordinasi tanggal 23 Juli 2018 lalu, salah satu poin penting yang disepakati para peserta rakor adalah membahas usulan alih kelola 21 PT Kesda yang baru diajukan. Sebanyak 5 PT kesda mengajukan usulan alih kelola ke Kemenristekdikti, 16 lainnya mengajukan untuk bergabung ke Kemenkes.  Rakor ketika itu juga menyepakati bahwa proses evaluasi PT Kesda akan diselesaikan pada bulan September 2018 sehingga bisa masuk dalam pengusulan anggaran tahun 2019. Hasil final evaluasi itu kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tentang finalisasi pengalihan PT Kesda hari ini di Jakarta. Rakor dipimpin langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono, dan dihadiri oleh K/L terkait.

Jumlah PT Kesda yang mengajukan alih kelola ke Pemerintah Pusat pada Tahap I jumlah PT Kesda yang bergabung dengan Kemenristek Dikti jumlahnya mencapai 14 PT (4 milik provinsi dan 10 milik kabupaten), sedangkan yang dengan Kemenkes berjumlah 33 PT (6 milik provinsi dan 27 milik kabupaten). Dari 33 PT Kesda yang divisitasi, terdapat 1 PT Kesda yang telah bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan 19 PT Kesda yang potensial bergabung dengan Kemenkes. 19 PT Kesda yang disetujui bergabung dengan Kemenkes terdiri dari 11 Akademi Keperawatan; 5 Akademi Kebidanan; 1 Akademi Analis Kesehatan; 1 Akademi Farmasi; dan 1 Akademi Kesehatan Lingkungan. Pada Tahap II, jumlah PT Kesda yang mengajukan alih kelola mencapai 21 PT yang terdiri atas 4 milik provinsi dan 27 milik kabupaten. Kemenkes lalu mengambil alih kelola 16 PT; Kemenristek Dikti 5 PT dan semuanya berjumlah 21 PT. Masih ada PT yang tidak mengajukan alih kelola, jumlahnya mencapai 6 PT yang terdiri atas 1 PT milik provinsi dan 5 milik kabupaten. (*)

Categories: