Oleh humas on September 24, 2019

Foto : 

  • Puput Mutiara

Jakarta (24/9) -- Sebagai bentuk perwujudan komitmen pemerintah dalam upaya melindungi perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan konflik sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengeluarkan Peraturan Menko PMK No. 2/2019 tentang Kelompok Lerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Pokja P3AKS).

Peraturan tersebut merupakan hasil revisi Permenko Kesra No. 8/2014. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usogo HGS mengatakan ada tiga hal yang mendasari revisi tersebut. Pertama, sinkronisasi antara Pokja P3AKS dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).

Kedua, penyesuaian keanggotaan Pokja P3AKS. Ketiga, mengedepankan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Permenko 2/2019 ini penting sebab Pokja P3AKS harus jadi bagian dari upaya penanganan konflik sosial. Pokja P3AKS dan Timdu PKS akan saling berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi guna melindungi perempuan dan anak dalam konflik sosial," ujar Dody seraya membuka Rapat Koordinasi Implementasi Permenko PMK No. 2/2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Hotel Millenium, Jakarta.

Lebih jelas, hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Permenko PMK No. 2/2019 bahwasanya Pokja P3AKS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Timdu PKS, mulai dari tingkat Nasional, Propinsi hingga ke Kabupaten/Kota.

Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA yang juga hadir dalam rapat koordinasi sebagai pembicara mengungkapkan hal senada. Harapannya, program-program yang ada di kementerian/lembaga dapat disinergikan sehingga memperkuat Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS  tahun 2020-2024.

Asisten Deputi Bidang Konflik Sosial Kemenko PMK Ponco R Nugroho mempertegas serta meminta kepada seluruh pihak terkait agar dapat melakukan review  RAN yang sudah berjalan (RAN  2014-2019). Dengan demikian, akan memperkaya dan sekaligus mempertajam RAN P3AKS 2020-2024.

"Untuk itu, keanggotaan Pokja P3AKS harus dilengkapi. Isu-isu perempuan dan anak  juga harus di-update terkait penanganan konflik sosial, dan bersama-sama merumuskan alat ukur monitoring RAN P3AKS," papar Ponco.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan dari berbagai elemen termasuk LSM dan perguruan tinggi. Diantaranya, Kemenko Polhukam, KPPPA, Kemsos,  Kemendes PDTT, Kementan, Kemendagri,  Kemen PUPR, Kemendikbud, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan juga Polri.

Reporter: 

  • Puput Mutiara