Oleh humas2 on November 30, 2016

Jakarta (29/11)--- Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, hari ini hadir mewakili Menko PMK, Puan Maharani, dalam acara Peluncuran Buku Penanganan Daerah Pasca konflik di The Media Hotel and Tower, Jakarta. Acara  dibuka dengan tarian modern khas Banten dan dilanjutkan dengan sambutan Menko PMK.

Dalam sambutanya, Menko PMK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi (Kemendes PDTT), atas inisiatifnya meluncukan buku dengan thema“ Perwujudan Desa Sejahtera melalui Penguatan Kapasitas Daerah dalam Penaganganan Konflik Sosial.” Tema ini memiliki arti yang strategis dalam mengelola konflik sosial agar terhindar dari ancaman perpecahan bangsa serta melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara Indonesia.

Menurut Menko PMK, saat ini Indonesia memiliki regulasi yang cukup komprehensif terkait penanganan konflik sosial, yaitu UUD No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Artinya, pengertian kebijakan dan kelembagaan terkait pengananan sosial sudah cukup jelas. Namun, dalam pengananan konflik sosial yang diutamakan adalah mengedepankan upaya pembangunan perdamaian. Gagasan ini bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, secara tradisional Indonesia memiliki nilai pranata adat sosial lainnya yang sudah terbukti mampu menciptakan kondisi damai. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mempunyai ketahanan untuk tidak mengambil langkah konflik sebagai jalan pemecahan atas masalah yang dihadapi.

Menko PMK berpesan, buku yang akan diluncurkan pada hari ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi kita dalam penanganan konflik sosial sekaligus menjadi alat untuk menangani konflik sosial. Konflik sosial selalu membawa dampak kemanuasiaan dan peradaban, oleh karena itu kapasitas pengananan konflik sosial menjadi sangat strategis agar dapat menyelesaikan akar permasalahan konflik sosial secara bermartabat dan bergotong royong. (gun)