Oleh humasnew on March 23, 2018

Gorontalo (21/3) - Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK, Herbert Siagian, melakukan pemantauan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kabupaten Gorontalo. Ada tujuh desa yang ditinjau dalam pelaksanaan padat karya tunai desa di Kabupaten Gorontalo, yakni Desa Hayahaya dan Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat, Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Desa Bakti Kecamatan Pulubala, Desa Liyodu Kecamatan Bongomeme, Desa Bumela Kecamatan Bilato dan Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo.

PKTD di Kabupaten Gorontalo ini merupakan peninjauan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan peninjauan PKTD di kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Setelah diterima dirumah dinas Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, tim lintas kementerian dan lembaga PKTD yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK, Herbert Siagian, langsung meninjau desa-desa yang menjadi prioritas PKTD di Kabupaten Gorontalo. Adapun kegiatan warga yang dilakukan dalam kegiatan PKTD di kabupaten gorontalo diantaranya, pembuatan jamban umum, saluran irigasi, sumur bor, lapangan olahraga dan pembuatan jalan.

Menurut Herbert, PKTD prinsipnya adalah cara melakukan sebuah kegiatan-kegiatan pembangunan di desa yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dengan memberi upah langsung.

“Tujuan PKTD ini adalah upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di desa,” ujar Herbert.

Selain itu Herbert juga menjelaskan kriteria-kriteria pekerja yang diprioritaskan untuk proyek-proyek yang menggunakan PKTD, yakni pengangguran, setengah pengangguran (serabutan), orang miskin dan keluarga yang mempunyai masalah anaknya stanting.

“Seperti yang kita tahu bersama bahwa program padat karya tunai desa  merupakan  program yang mengutamakan sumber daya lokal,tenaga kerja lokal,dan teknologi lokal desa,” tambah Herbert.

 Artinya banyak sekali manfaat dari PKTD khususnya di kabupaten Gorontalo, diantaranya tambahan pendapatan / Upah secara langsung, perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka stunting.

Herbert berharap upah kerja yang didapat bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan PKTD, dan digunakan untuk kebutuhan pokok seperti membeli beras, makanan yang bergizi serta kebutuhan lainya.

Pemantauan Kegiatan pelaksanaan padat karya di kabupaten Gorontalo ini diikuti oleh perwakilan dari TNP2K, BKKBN, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Tim Kemenko PMK yang terdiri dari Inspektorat, Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dan Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Categories: