Oleh humas on December 26, 2019

Jakarta (26/12)--- Kedeputian bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, pada 10-12 Desember 2019 lalu melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terpadu pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di kota Batam.  Kota Batam dipilih menjadi lokasi kegiatan Monev terpadu ini mengingat maraknya tindak TPPO, KDRT dan kekerasan terhadap anak akibat dari dampak negative pembangunan industri di wilayah ini
 
 Monev dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra; beserta Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan jajarannya.  Rombongan Kemenko PMK menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas PPPA dan PPKB) Kota Batam. Pertemuan dihadiri oleh Dinas Sosial, P2TP2A, KPPAD serta LSM PPPA dan Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepulauan Riau.
 
Fokus pertemuan meliputi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO), pencegahan perkawinan anak, perlindungan khusus anak. serta penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdsarkan data KPPPA, menjadi kota kedua terbesar sebagai penyalur dan terdapat ratusan jaringan perdagangan orang setelah Bintan TPPO terjadi melalui jalur resmi: yaitu alasan dan jalur tidak resmi: melalui jalur pelabuhan-pelabuhan alternatif.
 
Pemda Batam menghadapi permasalahan atas keberadaan para PMIB dan TPPO akibat tidak memiliki dokumen kependudukan resmi serta rendahnya kapasitas yang mengakibatkan permasalahan di negara penempatan. Total kasus PMIB yang meliputi deportasi dan pemulangan, kasus pengaduan, dan pencegahan keberangkatan PMI unprosedural, yang ditangani di Kota Batam per November 2019 adalah sebanyak 926 kasus. Sampai dengan November 2019, sebanyak 30 laporan pengaduan yang masuk terkait PMI kepada satgas. Pengaduan terdiri dari 15 pengaduan oleh laki-laki dan 14 pengaduan oleh perempuan. Pemerintah juga berupaya melakukan pencegahan pemberangkatan terhadap 251 PMI non prosedural pada periode Januari-November 2019. Sebagian besar PMI unprosedural adalah laki-laki dengan jumlah 182 orang, untuk PMI uprosedural yang berhasil dicegah keberangkatannya berjumlah 69 orang.
 
Jumlah pemulangan deportasi melalui kota Batam per November 2019 adalah sebanyak 643 kasus deportasi. Pemulangan PMIB ini didominasi oleh PMI laki-laki dengan jumlah 443 orang, sedangkan PMI perempuan sebanyak 210 orang. Banyak dari PMIB laki-laki ini bekerja pada sektor perkebunan di Malaysia. Mayoritas PMIB yang berada di Batam berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau (69 kasus PMIB). Jumlah PMIB terbesar yang ditangani di Kota Batam berasal dari Jawa Timur (269 kasus) dan Nusa Tenggara Barat (198 kasus) per November 2019.
 
Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Batam.  Berdasarkan data Dinas DP3APPKB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam, dalam tahun 2019 terdapat 62 korban anak akibat tindak kekerasan. Jumlah ini menurun dari 2 tahun sebelumnya yaitu 72 korban padan tahun 2017 dan 82 korban pada tahun 2018.  Namun nilai ini 40 hingga 60 % dari total kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang tidak kalah pentingnya adalah maraknya kasus anak hamil akibat pergaulan
 
Dalam upaya pelindungan perempuan dan anak, Pemda telah menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda No 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pembentukan P2TP2A tingkat Kecamatan, Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak, PIK-RR dan pembangunan shelter bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk juga mereka yang menjadi korban TPPO, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami deportasi.
 
Pada pertemuan itu, Ghafur juga memaparkan Visi dan misi Presiden terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi segenap warga.  Ghafur selanjutnya mengimbau agar Pemda aktif memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak mengingat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tugas dari Pemda Tingkat II.
 
Dalam penanganan kasus anak yang hamil namun masih usia sekolah dan sedng menjalani pendidikan, Asdep PHPA menyarakan agar pihak sekolah tetap memberikan kesempatan anak didiknya tetap dapat meneruskan pendidikan setelah menyelesaikan kehamilannya mengingat anak tetap mempunyai ha katas pendidikan.