Oleh humasnew on March 28, 2018

Jakarta (28/03) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono didampingi Asisten Deputi (Asdep) Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenko PMK, Sahlan Masduki memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang Kesiapan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di ruang rapat Taskin, Kemenko PMK, Jakarta (28/03). Turut hadir Kepala Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu serta beberapa anggota pelaksana BPKH.

Menurut Agus, dana haji dari tahun ke tahun jumlahnya semakin banyak, masyarakat umum tahunya dana tersebut akan semakin banyak kalau di endapkan. Misalnya setoran awal haji sebesar Rp25 juta yang diendapkan di bank dengan bunga majemuk sebesar 5 persen selama 10 tahun maka dana tersebut akan menjadi sekitar Rp40 juta. 

“Suka tidak suka, mau tidak mau  BPKH memilik tanggung jawab lain, yaitu mengedukasi masyarakat. karena tanpa edukasi yang tepat bisa salah persepsi. Masyarakat tahunya uang haji merekat akan berlipat apabila diendapkan selama 10 tahun dan bertambah besar jumlhanya apabila bertambah lama di endapkan,” jelas Agus.

Menurut Agus, persoalan ini harus di buka semua, masyarakat harus tahun berapa sebenarnya biaya haji, berapa biaya subsidi yang dikeluarkan negara. Misalnya dana haji Rp25 juta diendapkan selama 10 tahun menjadi Rp40 juta sedangkan biaya riil ibadah haji Rp70 juta, maka ada biaya haji yang ditopang dari sumber lainnya, yaitu investasi yang dikelola oleh BPKH.

“Ini penting, pesan harus ini disampaikan ke masyarakat, selain memberikan pesan kapada kementerian agama sebagai pengelola ibadah haji bagaima terus meningkatkan efisiensi dan perbaikan layanan,”terang Agus.

Rakor kali ini juga bertujuan membahas mengenai cara meningkatkan koordinasi antara BPKH dengan Kemenko PMK,  tujuan lainya yaitu untuk mengetahui kesiapan pengelolaan dana haji dan nilai manfaat (investasi) dana haji oleh BPKH, serta untuk memastikan pengelolaan keuangan haji lebih professional dan akuntabel. (DAM)

 

Categories: