Oleh humasnew on December 01, 2018

Jakarta (30/11) -- Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK, Aris Darmansyah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama  Tahun 2019. Rapat dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta (30/11).

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Kemenko PMK mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Atas dasar itulah kami menyelenggarakan rakor Sinkronisasi program pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama yang ada K/L,” kata Aris mengawali arahannya.

Lebih lanjut, Aris  menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres No 72 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, arah kebijakan dalam rangka pembangunan agama tahun 2019 mencakup, pertama, meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan kualitas dan peran penyuluh agama. Kedua, penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah dan pembinaan keluarga harmonis. Ketiga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan fungsi balai nikah dan manasik haji.

Sementara, dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan melalui penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama ditingkatkan kabupaten/kota dan kecamatan. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan. 

“Kami menerjemahkan RKP 2019, terkait dengan tupoksi kami sebagai Kementerian Koordinator adalah dengan menetapkan Usulan Rekomendasi Kebijakan (URK) pemberdayaan umat beragama, URK pengembangan lembaga KUB, URK penguatan kelembagaan KUB, dan koordinasi Ormas keagamaan sebagai kebijakan strategis. Untuk itu kami meminta agar K/L saling koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan  agar tidak terjadi duplikasi kegiatan di tempat yang sama,” kata Aris seraya mengakhiri arahannya

Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Kemenag, Kemendikbud, Kemendagri, Kemen PPN/Bappenas, Kapuslitbang, Kapus Konghucu, serta K/L yang terkait.

Categories: