Oleh humas on October 18, 2018

Jakarta (18/10) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi persiapan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu pagi (17/10).

Dalam pengantarnya, Ghafur menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan Kampanye 16 Hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan, isu Perkawinan Anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu dicegah. 

“Kata kampanye menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak ini tidak hanya dalam 16 hari itu saja. Kegiatan 16 Hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan”, jelas Ghafur. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari Staf Khusus Presiden, Kantor Staf Presiden, Kemen PPPA, BAPPENAS, Kemensos, Kemnaker, Kemenkumham, Bareskrim POLRI, KPAI, dan Komnas Perempuan. Para penggiat perempuan juga hadir dalam rapat koordinasi dimaksud antara lain Yayasan Kesehatan Perempuan, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia, KAPAL Perempuan, Jaringan Aksi Remaja, Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Koalisi 18+, Rumah KitaB, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Sapa Indonesia.

Setiap tahunnya, kegiatan kampanye ini berlangsung dari  25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Acara puncak Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 direncanakan akan dilakukan dengan  Peluncuran Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak dan pemberian penghargaan Kepada Kepala Daerah Tingkat II, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Aktor Pencegahan Perkawinan Anak. Beberapa kegiatan pendukung  juga disiapkan oleh Kementerian dan Lembaga serta berbagai Organisasi Masyarakat Sipil pemerhati perempuan dan anak yang meliputi berbagai kegiatan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Rakor ini juga telah dibahas pembentukan Panitia penyelenggara Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdiri dari unsur Pemerintah dan OMS. Menutup Rakor,  Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani mengharapkan dengan adanya kegiatan kampanye ini, kesadaran masyarakat semakin tinggi akan dampak dari perkawinan anak sehingga angka kejadian perkawinan anak dapat ditekan.

Categories: