Oleh humas on September 28, 2018

Jakarta (28/09)--- Dalam rangka Laporan kerja 4 tahun masa kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla, Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Persiapan Bahan Laporan empat Tahun Masa Kerja Jokowi- Jusuf kalla yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lantai 7, Jakarta (28/09).

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Deputi di Kemenko PMK, Mulai dari deputi 1 hingga deputi 7. Masing- masing Deputi melaporkan hasil kerja yang sudah teraktualisasi selama masa kerja Jokowi- JK.

Paparan laporan kerja pertama disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2015- 2018. Lebih dari 40 tahun Indonesia mengadakan penyelenggaraan haji. Mulai 2017 jemaah haji dipastikan akan menikmati fasilitas tenda baru di sekitar arafah. Fasilitas tambahan ini diberikan karena Indoensia Merupakan Pengirim jemaah haji terbesar sedunia yaitu dengan jumlah sekitar 2,3 juta jamaah. Dari 221.000 jemaah haji  terdiri 204.000 haji reguller,dan 17.000 haji plus yang diserahkan kepada masyarakat. 

Fasilitas pondokan dengan memilih hotel minimal bintang Tiga. transportasi, catreing dan layanan kesehatan lainnya semakin baik. Jemaah haji yang kesehatanya tidak memenuhi standarisasi maka akan di cut sesuai dengan peraturan baru kementrian agama. Keputusan ini dibuat agar para pekerja pendamping haji dapat bekerja semaksimal mungkin. Petugas haji senantiasa memberikan penyuluhan  kepada calon jamaah haji untuk menerapkan pola hidup yang sehat selama menjalankan ibadah haji. 

Ongkos haji di Indonesia adalah ongkos haji yang paling murah dari total biaya keseluruhan sebesar 68juta3 ratus rupiah pemerintah akan membebani 60% dari keseluruhan kepada calon jemaah haji yakni sekitar 35 juta rupiah. Sepuluh inovasi haji sudah terlaksana sepenuhnya salah satunya, gelap yang dilengkapi dengan Map haji yang mampu mendeteksi jemaah haji Indonesia yang tersesat.

Selanjutnya, paparan laporan disampaikan dari Deputi  Bidang Koordinasi Pendidikan dan agama. menyampaikan laporan kerja Pendidkan dan Pelatihan Vokasi Beserta Sertifikasi Profesi. Dalam RPJMN 2014-2019 menggaris bawahi pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2015, sekitar 40 ribu orang akhir dan pada akhir juli 2018 mengalami kenaikan signifkan yakni 43 ribu dan terus naik hingga desember 2018. Program Pendidikan Kecakapan Kewirausaan meningkat menjadi 41 ribu pada akhir juli 2018. 

Persentasi pada tahun 2017,  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berakreditasi B sebanyak 36,6% meningkat menjadi 64,83%. Deputi Koordinasi  Bidang Pendidikan dan Agama menargetkan 2019 target sebesar 65,0%. Dan mengupayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi lembaga sertifukasi profesi. Pada tahun 2017,  LSP-P1 sebanyak 550 SMK (Sertifikasi kompetensi sesuai didik). Pada pendidikan tinggi vokasi (Politeknik ) didalam program rervitalisasi politeknik menyiapkan tenaga kerja yang skill full sesuai kebutuhan pasar. 

Dilanjutkan paparan, Deputu Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan melaporkan hasil kerja dengan Program Indonesia Pintar, Merupakan Program bantuan bagi siswa miskin untuk menjamin agar dapat menamatkan pendidikan sampai dengn jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Realisasi alokasi dari setiap tahunnya, dari alokasi maupun dari penyaluran pada tahun 2015 melebihi dari target 17.920 siswa menjadi 18.765 siswa. Pada tahun 2018 17 .927.000 siswa dengan aktualisasi 53%. 

 

Kurikulum 2013 

NO BENTUK

PENDIDIKAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN

2018 TOTAL 

1. SD 9.322 32.133 52.443 54.671 148.569

2. SMP 4.087 6.292 13.806 14.262 38.457

3. SMA 2.173 2.604 4.494 4.048 13.319

4. SMK 1.409 2.302 7.294 3.168 14.173

5. SLB - 2.019 49 2.068

TOTAL 16.991 45.350 78.086 76.159 216.586

 

Program Penanggulangan Kemiskinan

Sementara itu,  Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial memaparkan laporan hasil kerja terkait Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 6053 kpn, PKH di Papua sebesar 2 juta pertahun yang dibagi dalam 2 tahap berbeda dengan kota- kota lainnya. Pemerintah berkomitmen mendorong dengan ramah pada penyandang disabilitas dengan melengkapi seluruh fasilitas seiring melihat para penyandang disabilitas terkadang kurang beruntung. Pada tahun 2016 pertemual wali kota padang membahas komponen mater terkait perkembangan upaya bantuan penyusunan peraturan undang- undnag no 8 tahun 2016 terus dilakukan dari 15 PP, Dua  Perpres dan satu Permen yang diamandatkan, telah disepakati Empat RPP sudah masuk kopsum.

Kebijakan rehabilitasi sosial diwujudkan dengan perluasan pelaynan dasar brbasis komunitas. Mewujudkan penyuluhan sosial komprehensi melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah memberikan perlindungan pada para penyandang disabilitas karena cenderung kurang beruntung dari segala aspek. Prestasi olahraga para penyandang disabilitas olahraga level regional maupun dunia dengan jumlah atlet 3886 kontingen. Nomor urut berdasarkan latar belakang fisik disabilitas. 

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan laporan kerjanya dimulai dari Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMII) . pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang- Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 22 november 2017, belum ada turunan dari Undang- Undang ini namun dipastikan akan selesai sebelum pesta demonstrasi dimulai. 

Sedangkan dalam aspek Indeks Pembangunan Gender, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi mencapai 71,80 sementara laki-laki 69,09 tahun 2016. Terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki- laki dalam aspek ekonomi dilihat dari pegeluaran (proaksi dari pendapatan ) perempuan jauh lebih rena dibanding laki- laki.

Di sisi lain tingkat partisipasi perempuan meningkat dan semakin baik dari low level ke high level dibanding tahun 2016 sebanyak 0,65 point. Komponent pendapatan perempuan naik, persentasi perempuan sebagai pejabat atau manajer sebesar 47,59. 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan memaparkan bahwa pembangunan desa setiap tahun terjadi perubahan tahapan penyaluran dan penggunaannya. Sisi penggunaan untuk aktivitas update ekonomi dan terkait peningkatan kualitas hidup. Terkait perkembangan kemiskinan pedesaan, terjadi penurunan kemiskinan Papua dan Papua Barat cenderung konsisten dengan persentasi penduduk miskin nasional. Meski terjadi peningkatan persentasi penduduk pada tahun 2014-2015 di Papua Barat.

Categories: