Oleh humasnew on September 17, 2018

Jakarta (17/09)--- Melihat kekerasan terhadap anak terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, maka usaha membangun sistem perlindungan anak harus terus diupayakan hingga mencapai tingkat kabupaten/kota. Hal ini mendesak untuk dilakukan agar pencegahan dapat diantisipasi sedini mungkin dan upaya penanganan serta rehabilitasi korban juga dapat dilakukan seoptimal mungkin. Sistem perlindungan anak sebagai bentuk kehadiran Negara kepada seluruh anak Indonesia ini, diharapkan dapat menjangkau hingga ke pulau terluar, terdalam, dan wilayah perbatasan. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bermaksud mendiskusikan Sistem Perlindungan Anak ini dalam suatu Forum Diskusi Nasional (FDN) Perlindungan Anak Tahun 2018.

FDN akan digelar mulai Rabu hingga Kamis, 19 – 20 September 2018 di Jakarta. FDN rencananya akan dihadiri oleh seluruh Dinas PP-PA dari 34 provinsi; KPP-PA, Kemensos, POLRI, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemenpar dan LSM pemerhati anak. FDN akan menghadirkan Pembicara dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Adapun hasil yang diharapkan dari FDN Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah terwujudnya kebijakan sistem perlindungan anak di Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kemenko PMK, Marwan Syaukani, Senin siang memimpin rapat koordinasi persiapan FDN Perlindungan Anak Tahun 2018 dan memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak rumusan kebijakan bagi sistem perlindungan anak di tanah air. “Hasil diskusi nantinya juga diharapkan jadi bahan masukan penyusunan RPJMN tahap selanjutnya mulai tahun 2020 hingga 2024, masukan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bahan Renstra di Bappenas,” katanya saat membuka rakor. “Bahasan diskusi akan mencakup banyak aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, hak hukum, sosial, dan sebagainya. Kita tentu prihatin bahwa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal---red) masih ada hak dasar anak yang belum terpenuhi seperi akte kelahiran dan angka buta huruf yang masih tinggi. Masalah seperti ini yang nanti kita akan diskusikan bersama.” (*)

Categories: