Oleh humas on August 10, 2018

Jakarta (9/18) -  Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra,  kamis pagi,  membuka Forum Group Discussion (FGD) dengan tema perlindungan perempuan dan anak di provinsi Papua dan Papua Barat.

FGD yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kemenko PMK itu memiliki sub tema : memahami hukum adat dan mengenal wilayah hukum adat di tujuh wilayah hukum adat di Papua. 

Ghafur mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan berkelanjutan dan memperoleh ragam strategi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu juga menghimpun informasi, inspirasi dan gagasan yang dapat digunakan untuk memahami hukum adat dan mengenal wilayah hukum adat di tujuh wilayah adat papua. Termasuk mempersiapkan strategi yang dapat digunakan bersama untuk perlindungan perempuan dan anak di Indonesia khususnya di provinsi Papua dan Papua Barat. 

Dalam paparannya Ghafur menjelaskan,  bahwa pemberdayaan perempuan saat ini ada di beberapa faktor,  mulai dari pekerja formal wanita,  pekerja informal wanita,  wanita dalam jabatan publik,  tingkat pendapatan wanita per wilayah,  data stunting wanita,  data kekerasan pada wanita,  tingkat gizi pada wanita.

Untuk itu,  wanita di Indonesia membutuhkan pendidikan vokasional,  pendidikan berbasis enterprenuership, pendidikan IT,  serta insentif dan kemudahan dalam membangun dan mengembangkan usaha. 

Narasumber lainnya, Laus D. C Rumayon Dosen Fisip Universitas Cendrawasih, mengatakan bahwa bahwa perempuan adalah embrio kehidupan, sedangkan anak adalah masa depan suku / penerus warisan budaya.  

Turut hadir dalam FGD tersebut,  perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan  Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. AWP

Categories: