Oleh humas on August 21, 2018

Jakarta (21/08) – Untuk menyingkronkan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan di desa dalam rangka peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa, Kemenko PMK menggelar Rakor Multipihak dalam rangka Sinergi Pendamping dan Penyuluh untuk Membangun Desa di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa pagi. 

Rakor yang dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi ini juga sebagai optimalisasi kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan terkait pembangunan desa dan kawasan. Atas dasar itu, Kemenko PMK kemudian menginventarisir kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan yang ada di Kementerian/ Lembaga baik pusat dan daerah. 

Dengan begitu menurut Sonny, akan terpadu kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan Kementerian/ Lembaga terkait. Sonny pun berharap agar peserta Rakor mampu menindaklanjutinya dengan membuat model simulasi sinergi kegiatan pelatihan dan penyuluhan Kementerian/ Lembaga di lokasi prioritas. 

Seperti diketahui, selama ini sejumlah permasalahan terdapat dalam kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan di desa. Diantaranya yang terjadi di pusat adalah, masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam melakukan pendampingan dan Intervensi melalui Program/Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan di Desa Hulu sampai Hilir. 

Sementara di daerah, sejumlah permasalahan juga mengemuka. Seperti, rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Rendahnya kapasitas teknis OPD di dalam koordinasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan dan rendahnya kapasitas aparat dan masyarakat desa dalam implementasi hasil pelatihan dan penyuluhan. Termasuk, rendahnya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan pemerintahan desa. Disamping itu, tidak adanya regulasi fungsi dan wewenang untuk mensinergikan kebutuhan pelatihan dan penyuluhan berbasis potensi desa. 

Pada kesempatan rakor, sejumlah Kementerian/ Lembaga yang hadir semisal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Transmigrasi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memaparkan sejumlah program dan kegiatan pendampingan/ penyuluhannya.

Categories: