Oleh humasnew on January 23, 2018

Jakarta, (23/01) -- Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koodinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kemenko PMK, Aris Dharmansyah Edisaputra memimpin rapat koordinas (Rakor) Singkronisasi Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di ruang rapat Lt.3, Kemenko PMK, Jakarta. Hadir mengikuti rakor tersebut perwakilan dari Kemenag, Kejaksaan Negeri, Kemendagri, serta pejabat eselon II dan III Kemenko PMK lainnya.

Menurut Aris, tujuan rakor ini adalah ingin mengetahui informasi masing-masing kementerian terakit dengan agenda atau program kerja yang akan menghadirkan atau dihadiri oleh presiden, Wakil Presiden atau Menko PMK. Selain itu, sambungnya, tujuan rakor ini juga ingin menselaraskan atau mensingkronkan berbagai kegiatan atau program kerja kementerian/lembaga yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

“Kegiatan singkronisasi program kerukunan umat beragam ini sangat penting karena tahun ini merupakan menjelang tahun politik dimana isu konflik agama yang awalnya kecil bisa menjadi besar dan berdampak nasional,” terangnya.

Aris juga memaparkan bahwa program kerja kerununan umat beragam harus sesuai dan mengacu dengan nawacita presiden Joko Widodo yaitu, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

“Dari Nawacita tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, yaitu meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama,” jelas Aris.

Menurut Aris, dengan mengacu pada Nawacita dan RKP 2018, Kemenko PMK, melalui Keasdepan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama memiliki beberapa agenda stretegis yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. 

Agenda strategis tersebut, antara lain; Pertama, Usulan Rekomendasi Kebijaka (URK) pengembangan kelembagaan KUB dengan kegiatan indeks KUB, pemeiliharaan kerukunan umat beragama, dan peningkatan pemahaman agama yang moderat.  Kedua, URK penguatan kelembagaan KUB dengan program kegiatan peningkatan kualitas penyuluh agama, dan GNRM penyuluh agama. Ketiga, koordinasi organisasi masyarakat keagamaan.  (DAM)

Categories: