Oleh humas on May 17, 2018

Jakarta (15/05) -- Untuk mempermudah dalam penilaian  Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)  Triwulanan perlu disusun Rencana Aksi Triwulanan dan disusun secara berjenjang dari tingkat pimpinan sampai tingkat Pelaksana. SKP merupakan salah satu penilaian individu dalam pemberian tunjangan kinerja dan dinilai setiap Triwulan.

Hal ini diungkapkan  Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama, Kemenko PMK Yohan saat memberikan paparan  dalam acara Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)  Triwulanan bagi pegawai Kemenko PMK di Lt 7 kantor Kemenko PMK Jakarta , Selasa (15/05)

“Berdasarkan Permenko No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenko PMK , perlu disusun Rencana Aksi Triwulanan dan disusun secara berjenjang dari tingkat pimpinan sampai tingkat Pelaksana untuk  mempermudah penilaiannya,” paparnya.  

Rencana aksi triwulanan, terangnya,  merupakan target antara yang akan dicapai oleh setiap pegawai dari output kegiatan, baik yang berupa output base maupun process base, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Rencana aksi di-input ke dalam aplikasi SIPK dan dinilai oleh Atasan masing-masing pegawai. Perhitungan SIPK secara otomatis by System,” jelasnya.

Terkait tunjangan kinerja penilaian , penilaian dinilai berdasarkan kinerja yang dinilai setiap triwulan, kehadiran yang dinilai setiap bulan, dan integritas yang dinilai setiap triwulannya.  Untuk itu, sebagai tindaklanjutnya,  setiap pegawai perlu merumuskan rencana aksi serta mengidentifikasi target yang akan dicapai setiap triwulan berdasarkan SKP yang telah disusun (eksisting) .

“Dalam penyusunan SKP ke depan, perlu diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja (PK) sehingga proses pelaporan tidak perlu dilakukan berulang,. Dan diharapkan Rencana Aksi Triwulanan SKP sudah di-input ke dalam aplikasi SIPK 16 Mei 2018,” ujarnya.

Lebih lanjut Yohan menjelaskan bahwa penilaian Kemajuan SKP dilakukan setiap triwulan. Setiap item SKP PNS dirinci target capaiannnya untuk setiap triwulan .

“Setiap triwulan PNS mengupload bukti pelaksanaan SKP dan  erdasarkan bukti yang diberikan atasan melakukan penilaian kemajuan SKP Triwulanan,” ungkapnya.

Untuk penilaian capaian SKP Akhir  diukur dengan membandingkan antara realisasi dan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan aspek biaya (opsional). Sedangkan untuk penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja . Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

Categories: