Oleh humas on August 30, 2018

Depok (29-30/08) Bertempat di Hotel Margo, Kota Depok, Kemenko PMK gelar rapat koordinasi teknis penyusunan instrumen dalam rangka evaluasi SKB 4 Menteri yang telah memasuki bulan kedelapan sejak dilaksanakan penandatanganan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan disaksikan langsung oleh Menko PMK, Puan Maharani, di Kantor Kemenko PMK pada tanggal 18 Desember 2017.

Kemenko PMK melalui Kedeputian Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu upaya dimaksud adalah melalui SKB 4 Menteri. Fokus SKB itu adalah optimalisasi pemanfaatan dana desa, harmonisasi dan sinergisitas program/kegiatan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, memastikan program Padat Karya Tunai Desa berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden, mengakomodasi kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan desa, mewujudkan sinergi kebijakan pusat dan daerah, mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, serta terlaksananya tata kelola keuangan desa yang tertib, sederhana dan tepat waktu.

Ada 106 rencana aksi dan tujuh ruang lingkup yang telah disusun dan disepakati oleh 4 K/L penandatangan SKB 4 Menteri. Ruang itu meliputi: Pembangunan desa dan kawasan perdesaan,  Pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pendampingan Desa; Penataan Desa;  Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi; Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD); dan (vii) Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penguatan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“SKB 4 Menteri ini disusun untuk mengharmonisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh K/L pelaksana UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta tidak menghambat proses pelaksanaannya," pungkas Asdep Pemberdayaan Desa,Kemenko PMK, Herbert Siagian, dalam pengantar rakornis ini.

Rakornis menyepakati tentang prioritas rencana aksi yang disusun berdasarkan kriteria keberhasilan, ukuran keberhasilan dan contoh dokumen yang diperlukan. Kriteria dan indikator keberhasilan ini akan ditawarkan kepada K/L terkait untuk didiskusikan kembali dan disepakati, sesuai dengan kebutuhan masing-masing K/L. Untuk itu rakornis ini akan ditindaklanjuti dengan: 1) Penyusunan tim kerja yang bertugas untuk melakukan review dan kajian bersama K/L terkait dalam menentukan kriteria dan ukuran keberhasilan; 2) Melakukan workshop bersama dengan K/L terkait yang direncanakan akan diadakan di bulan Oktober tahun 2018; 3) Menyusun dan menetapkan  Key Performance Index (KPI) untuk masing masing K/L dalam kaitannya dengan SKB 4 Menteri ini. (sumber: Kedep VII Kemenko PMK)

Categories: