Oleh humasnew on July 23, 2018

Jakarta (23/07) – Sebagai tindaklanjut audiensi dengan SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel), Kemenko PMK hari ini (Senin) melakukan fungsi KSP kebijakan dan program dalam mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dalam Rakor Tindak Lanjut Audiensi dengan SIGAB yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, TB. Achmad Choesni di ruang rapat lantai 4 Kemenko PMK, diketahui bahwa pemerintah bersama SIGAB akan menyelenggarakan Temu Inklusi 2018 pada 22-25 Oktober 2018 di Plembutan, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Ini adalah kali ketiga penyelenggaraan Temu Inklusi.

Temu Inklusi merupakan ruang berbagi, berjejaring, konsolidasi dan jambore yang mempertemukan pemerintah dengan para pegiat inklusi sosial penyandang disabilitas dari kab/kota, organisasi disabilitas, dan masyarakat sipil untuk berbagi gagasan dan pengalaman dalam mewujudkan Indonesia yang Inklusi. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, TB. Achmad Choesni mengatakan, Temu Inklusi 2018 diharapkan dapat memberi kontribusi pada upaya Indonesia dalam implementasi berbagai instrumen global seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Temu Inklusi tahun ini mengambil tema “Menuju Indonesia Inklusif 2030: Menyatakan Praktik Inklusi Melalui Praktik Kolaboratif untuk Indonesia Bermartabat”. Rangkaian kegiatan Temu Inklusi 2018, diantaranya: Seminar, Workshop, Klinik Informasi dan Layanan Disabilitas, Pameran, Panggung Hiburan dan Budaya Nusantara, Game Awareness Raising Public, dan sebagainya. Kegiatan ini juga akan merumuskan roadmap dan indikator Indonesia inklusif serta capaiannya. PS