Oleh humas on October 19, 2018

Jakarta (19/10) – Hasil rakor pengawasan pelaksanaan program JKN pada 24 Agustus lalu mengamanatkan perlunya pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Program JKN lintas Kementerian/ Lembaga (K/L). Jumat pagi ini rakor kembali digelar untuk menyempurnakan Tim Pengawas Pelaksanaan Program JKN lintas.

“Ini adalah rapat kedua terkait pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Program JKN lintas K/L. Rapat pertama waktu itu sifatnya cenderung brainstorming. Kita harap rapat kali ini lebih mendetail dan menyempurnakan pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Program JKN lintas K/L,” ujar Asisten Deputi Bidang Koordinasi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Togap Simangunsong.  

Selain membentuk Timkor Monev Pelaksanaan Program JKN Togap merinci, rapat kali ini harus merumuskan tugas dan fungsi Timkor tersebut. Termasuk merancang Permenko PMK tentang Timkor Monev Pelaksanaan Program JKN. Timkor Monev Pelaksanaan Program JKN sendiri dimaksudkan untuk melakukan Monev secara terintegrasi antar K/L dalam pelaksanaan program JKN. Tujuannya untuk menjamin pelaksanaan program JKN dalam melindungi kebutuhan dasar kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Sementara, sasarannya adalah terjaminnya 254,6 juta jiwa penduduk Indonesia melalui Program JKN pada tahun 2019. 

Baik maksud, tujuan dan sasaran tersebut di latarbelakangi karena adanya defisit dana JKN. Adapun titik berat pengawasan dianataranya mekanisme pengawasan dan pelaporan, variable pengawasan, pembagian tugas antar K/L, data sharing serta dashboard sistem pengawasan. Rakor kali ini dihadiri berbagai utusab K/L, DJSN hingga BPJS Kesehatan.