Oleh humas on September 18, 2018

Jakarta (18/09)--- Caleg harus memahami tata cara pemutakhiran data pemilih pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang  Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Perlu dilakukan upaya serius dan membangun kesadaran politik masyarakat luas, memberikan peningkatan kapasitas bagi para pemilih khususnya perempuan sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya; Meminta kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberi tanda silang atau men-centang surat suara yang tidak terpakai dan yang rusak dengan spidol atau pena dan memasukkannya di Berita Acara Rekapitulasi; Mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian yang relevan dan melaporkanya kepada Panwas Pemilu untuk diambil tindakan sebagaimana mestinya; dan Mengamati dengan seksama perolehan suara yang terdapat dalam surat suara dan cocokkan dengan hasil rekapitulasinya sebelum Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS ditandatangani. Demikian rekomendasi yang disampaikan dalam forum Rakor Peningkatan Pemahaman Caleg Perempuan terhadap Proses Pemilu yang digelar oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Selasa pagi, di Jakarta.

Rakor dibuka langsung oleh Plt. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, dan dihadiri oleh para perempuan calon anggota legislatif dari semua partai peserta Pemilu 2019 yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Dalam pembukaannya, Ghafur menegaskan bahwa Kemenko PMK akan terus mendorong semakin banyaknya keterwakilan perempuan di parlemen demi memperjuangkan segala hak dan suara kaumnya. Ghafur juga mengajak agar para perempuan yang kini aktif berpolitik mempersiapkan diri pada pesta-pesta demokrasi di waktu mendatang.

Menghadapi Pemilu 2019 nanti, disebutkan Ghafur dalam paparannya memaparkan bahwa hingga kini jalan terjal yang harus dihadapi perempuan dalam kontestasi politik itu antara lain Banyaknya calon legislatif perempuan yang belum memahami mekanisme Proses Pemilu; Persaingan yang tidak setara terutama di tubuh partai; dan Calon anggota legislatif perempuan menjadi salah satu peserta pemilu yang sangat rentan untuk dicurangi. Perempuan calon anggota legislatif perempuan rawan untuk dicurangi, dan cenderung memilih untuk diam dan tidak melaporkan. Hal ini merugikan calon anggota legislatif perempuan yang tentunya akan berpengaruh pada perolehan suaranya.

Indonesia diketahui siap menyongsong pesta demokrasi di tahun 2019. Selain dengan sudah ditetapkannya dua pasangan calon untuk Pilpres, rakyat juga tengah menanti penetapan daftar calon pemilih tetap oleh KPU. Menurut data dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem),  KPU sudah menetapkan DPTHP I dengan jumlah 185.084.629. Sebelumnya, DPT yang ditetapkan pada penetapan DPT 5 September 2018 berjumlah 185.732.093. Data ini masih akan dicermati selama 60 hari kedepan. Pemilih ini akan tersebar di 801.838 TPS; Desa/Kelurahan sebanyak 83.370; Kecamatan  sebanyak 7.201. Adapun Pemilih luar negeri berjumlah 2.025.344 setelah sebelumnya jumlah DPT luar negeri tercatat sebanyak 2.049.791 pemilih. Pada 20 September 2018, akan dilakukan penetapan calon anggota legislatif oleh KPU, dan pada 23 September 2018, masa kampanye pemilihan segera dimulai. (*)

Categories: