Oleh humasnew on August 15, 2018

Jakarta (14/08)--- Menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi Sekjen LPSK dengan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, pada Selasa sore tadi dilaksanakan rapat tindak lanjut dalam rangka penyampaian informasi hasil konsultasi dengan Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas di ruang rapat lt.4 gedung Kemenko PMK Jakarta. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni. 

Pertemuan awal antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Kemenko PMK telah dilakukan pada pertengahan Juli 2018 lalu dalam forum rapat konsultasi yang menyatakan bahwa LPSK ingin melanjutkan program bantuan non yustisia bagi para korban pelanggaran HAM berat. Namun, dalam pertemuan kedua dengan Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, awal Agustus lalu diketahui bahwa untuk melaksanakan program itu, LPSK perlu upaya penguatan kelembagaan yang nantinya dapat diiringi dengan ketersediaan anggaran yang selama ini tidak banyak dimiliki LPSK atau dapat dengan mudah mengajak K/L terkait untuk melakukan kerjasama lintas sektor. 

Maka, hasil rapat tindak lanjut hari ini menyepakati bahwa mendatang akan diundang K/L terkait yang memiliki program-program dalam pemenuhan hak saksi dan korban pelanggaran HAM berat untuk hadir sambil memcoba menjajaki peluang kerjasama program. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)