Oleh humasnew on August 13, 2018

Jakarta, (13/08) ---  Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) harus mengacu RPJMN. KPPN bagaimanapun telah menjadi salah satu target dalam KPPN. Demikian Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi mengatakan.

Sonny, Senin pagi membuka Rakor Implementasi Program dan Kegiatan Kementerian / Lembaga pada KPPN yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Jakarta. Menurutnya, Menko PMK pernah berpesan, semua bidang pembangunan harus mencapai sasaran atau target yang ada di dalam RPJMN. Target tersebut, tak lepas dari janji Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dituangkan kedalam RPJMN sehingga  sebagai aparat sipil negera kita ditugaskan untuk mensukseskan apa yang menjadi target dan sasaran RPJMN. KPPN seperti diketahui menjadi salah satu target dalam RPJMN.

Dalam sasaran RPJMN 2015-2019 tercapainya keterkaitan desa-kota, dilakukan dengan terwujudnya sedikitnya 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan local (PKL) atau pusat kegiatan wilayah (PKW). Sasaran ini dijabarkan pada 40 Kawasan Pusat Pertumbuhan di 60 Kabupaten (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional). Sumber-sumber pembiayaan pengembangan KPPN ini bersumber pada APBN, APBD, APBDes, Dana Desa, Investasi Swasta/Mitra dan Partisipasi Masyarakat. Upaya pembangunan dari pinggiran yang akan menajdi efek domino dalam pembangunan nasional, maka integrasi dan  kerjasama menjadi kata kunci untuk membentuk kawasan perdesaan.

“Pembangunan perdesaan dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana desa, pembangunan ini dirasa sudah mencukupi dibanyak desa akan tetapi bagaimana membangun infrastruktur perdesaan antar desa yang dirasa masih kurang, dibutuhkan kerjasama antar desa untuk membangun infrastruktur bersama,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa sebuah kawasan bisa dikembangkan apabila didalamnya terjadi keterkaitan fungsional. Keterkaitan fungsional disini memiliki arti tidak mungkin kita dapat membuat semua kawasan tetapi antar desanya adalah desa mandiri yang tidak saling terkait. Sehingga kawasan yang kita dorong adalah kawasan yang bisa menjadi pusat pertumbuhan. Terdapat urgensi-urgensi dalam membangun kawasan perdesaan diantaranya adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan daya saing, meningkatkan efisiensi sarana prasarana kawasan diperdesaan. Ada pula mandat UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasa 83 sampai 86, dan mandat RPJMN 2015-2019; pengembangan ekonomi kawasan.

Dalam pembangunan kawasan perdesaan juga tidak dapat dilakukan sendiri namun harus secara bersama dengan stakeholder terkait untuk mengembangkan produk pertanian, pariwisata, penyediaan jaringan listrik, telekomunikasi dan informatika, dukungan modal, penyiapan SDM dan lainnya.

Sonny mengharapkan perlunya terobosan dalam pembangunan kawsan perdesaan, menumbuhkan inovasi dan memanfaatkan teknologi serta informasi sebagai salah satu upaya percepatan. “Semoga rakor ini dapat menghasilkan sinergi implementasi program dan kegiatan K/L untuk percepatan pembangunan KPPN dan strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan KPPN,” pungkasnya. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Bappenas, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Kominfo, ESDM, Kemenkes dan Kemendikbud.

Categories: