Kemiskinan dan Pemberdayaan

Oleh humas on May 08, 2015

Jakarta, Kemenko PMK menerima para anggota Komisi D DPRD Kab. Banyumas yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk berkonsultasi tentang distribusi dana PSKS dan Bantuan langsung Tunai (BLT), Jumat, 8/5/2015 di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam pertemuan tersebut, para anggota sebanyak 10 orang tersebut diterima oleh Asdep Urusan  Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ir. Magdalena, MM (kanan) dan didampingi oleh kepala Bidang dari Kedeputian II Kemenko PMK.

Oleh humas on April 30, 2015

Berikut paparan Sosialisasi Undang-Undang Desa (Hari 3, 30 April 2015).

 

Oleh humas on April 29, 2015

Jakarta, 29 April - Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Pamuji Lestari memimpin dialog terkait Sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa di Hotel Red Top, Jakarta. Dialog menghadirkan Suprayoga Hadi, MSP, Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Leroy Samy Uguy, Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komoditas Unggulan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta F.Gatot Yanrianto, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri.

Oleh humas on April 13, 2015

Jakarta, 13 April 2015 - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan Keynote Speakers dalam acara Workshop "Fostering Commitment and Leadership for Philanthropy’s Engagement in the Post-2015 Development Agenda for Indonesia" (Menumbuhkan Komitmen dan Kepemimpinan untuk Kerja sama Filantropi dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Indonesia), yang dilakukan atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kegiatan dilaksankan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (13/4/2015).

Oleh humas on April 07, 2015

Jakarta (07/04) – Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 April 2015, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan agenda pokok koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan yang berbasis desa dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang desa melalui Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat Gerakan Desa.

Oleh humas on April 01, 2015

Sukoharjo (01/04) – Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu pusat jamu terbesar di tanah Jawa. Perkembangan jaman menuntut produk budaya ini tidak hanya sebagai ekspresi nilai tetapi juga dituntut dapat memiliki nilai ekonomis sehingga dapat bertahan dalam perkembangan dan tuntutan jaman.

Kunjungan kerja hari ini bertujuan agar semua pihak bersama-sama bersinergi menyelenggarakan program bersama yaitu Gerakan Masyarakat Usaha Berbasis Budaya (disingkat GEMA BERBUDAYA).

Oleh humas on March 31, 2015

Tawangmangu, 31 Maret 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri ) bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tiga kiri) memanen tanaman obat di BPTO Kemenkes, Kab. Tawangmangu Jawa Tengah.

Acara yang dilanjutkan dengan meluncurkan lima jamu yang telah melalui program saintifikasi dan terbukti aman serta berkhasiat untuk dikonsumsi. "Peluncuran jamu saintifik ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan dan membudayakan jamu,"

Oleh humas on March 26, 2015

Jakarta, 26 Maret 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Wahnarno Hadi, memberikan penjelasan tentang persiapan kegiatan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (BHAKESRA) 2015 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta. Tahun ini kegiatan ekspedisi BHAKESRA merupakan yang ke-5 kalinya dan akan menempuh rute Pulau Muna, Sultra; Pulau Wawonii, Konawe, Sultra; Pulau Banggai, Banggai Kepulauan, Sulteng; dan Pulau Togean, Tojo Una-una, Sulteng.

Oleh humas on March 25, 2015

Jakarta, 25 Maret 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Ir. Wahnarno Hadi, MS memimpin Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan di Ruang Rapat Lantai 6 Kemenko PMK, Jakarta. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemensos, Kemenkes, dan beberapa K/L lainnya dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi data kemiskinan agar target penurunan kemiskinan sebesar 5-6 persen di 2019 dapat terwujud. (dwi)

Oleh humas on February 13, 2015

Sukoharjo, 13 Februari – "Terus gunakan nama Indonesia. Kalau merek apa terserah, tapi 'made in' harus Indonesia. Kalau saya menemukan ada produk merek internasional, tapi 'made in' Indonesia, saya bangga."

Demikian yang disamapikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat menyampaikan sambutannya dalam acara peletakan batu pertama perluasan pabrik tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jum’at (13/2/2015).

Oleh humas on February 13, 2015

Solo, 13 Februari - Menko PMK Puan Maharani dalam kunjungan kerjanya di Kota Surakarta menyempatkan diri meninjau sentra kerajinan batik, Jumat (13/2/2015) pagi di Daerah Bekonang, Solo. Perlu diketahui bahwa di Solo banyak sekali sentra kerajinan batik rumahan yang sudah berlangsung ratusan tahun dan sekaligus sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 28, 2015

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (3 kanan) didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (2 kiri) menyerahkan secara simbolis beras Raskin kepada masyarakat penerima. Acara tersebut merupakan rangkaian Kegiatan Peluncuran Raskin 2015 Tingkat Nasional serta Tingkat Provinsi Jawa Barat di Balai Desa Pasir Halang, Cisarua Bandung Barat. (fik)

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humas on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (raskin).
Hal itu disampaikan Menko PMK Puan Maharani seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (14/1/2015). Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat.
"Dalam rakor antara Menko Perekonomian dengan Menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin," ujar Menko PMK.
Menko PMK seperti dilansir laman Inilah.com, mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin pada Januari 2015. Program pemberian beras murah untuk rakyat ini bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang.
"Dana yang disiapkan masih sama seperti yang lalu sekitar Rp 18,8 triliun yang akan kami bagi hampir seluruh daerah di Indonesia," tegas menko PMK.
Menko PMK mewanti-wanti agar program ini tidak diselewengkan. Sebab, dirinya mendapat informasi jatah bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong.
"Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potongan-potongan," tambah Menko PMK.
Menko PMK menegaskan, pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi penyelewengan beras murah untuk rakyat miskin yang terjadi seperti pada masa lalu.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program bantuan beras untuk warga berpenghasilan rendah atau raskin akan didesain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran.
"Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada re-design," kata Mensos.
Ia menjelaskan, desain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kementerian Sosial mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin.
Selama ini yang terjadi di lapangan, raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kilogram.
"Hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang tiga kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian," kata Mensos.
Menurut dia, untuk Januari dan Februari kemungkinan raskin masih akan disalurkan seperti biasa dan baru pada Maret re-desain dilaksanakan. (Ic/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak bisa pulang ke tanah air disebabkan maraknya praktik perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI.

Para TKI yang tidak berdokumen resmi atau ilegal itu seperti dilansir laman Tribun News, menjadi korban karena banyaknya ditempatkan penyalur swasta yang mengirimkan TKI bahkan negara yang tidak memiliki hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesaia.

"Contoh di Mesir itu ada 2.800 orang, semuanya ilegal. Dulunya ada di Arab Saudi dan di Dubai dikirim ke sana. Ini masuk kategori internasional crime, tindak pidana perdagangan orang," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/1/2015).

Nusron mengatakan tingginya pengiriman TKI baik legal dan ilegal itu karena harga pembantu di negara-negara tersebut sangat mahal. Harga tersebut bisa mencapai 5.000-6.000 dollar Amerika atau setara Rp 50-60 juta.

Nasib TKI semakin buruk lantaran di Timur Tengah mengenal sistem kafalat atau hak penguasaan atas pembantu.

TKI yang sudah 'dikuasi' majikan tidak bisa pulang ke tanah air dan tertahan di imigrasi jika belum mendapat persetujuamn dari kafil atau pemilik hak kafalat.

Parahnya lagi, hak tersebut bisa diwariskan kepada anak atau istri jika si kafil meninggal dunia, atau bahkan bisa diperjualbelikan secara bebas.

Selain dilakukan pihak swasta, Nusron mengakui ada oknum BNP2TKI yang terlibat dalam pengiriman tersebut.

Nusron pun mencontohkan, sebuah perwakilan negara tertentu mengatakan kepada dia telah mengeluarkan 90 ribu visa untuk TKI. Padahal, kata dia, pihaknya hanya mendata 82.000.

"Delapan ribu itu dimana? kan nggak mungkin orang itu akan mengurus visa kalau dokumen lengkap? berarti dia kan malsu dokumen. Bisa memang swastanya malsu stempel BNP2TKI, bisa kedua adalah memang ada oknum kami jualan stempel. Ini akan kita usut," tegas Nusron.

Sekedar informasi, terdapat sekitar  1,8 juta TKI over stay nasibnya di luar negeri tidak jelas.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Brebes, telah dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi dari berbagai sektor.

Termasuk keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Aparat Kelurahan,  Ketua RT RW agar memiliki kapasitas yang memadai.

“Untuk lebih mengoptimalkan eksistensi PNPM Mandiri Perkotaan perlu digelar Pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW,” ujar koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Dewi Milasari, saat pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW di Desa Pemaron, Brebes, Minggu (11/1/2015) malam.

Kapasitas yang harus dimiliki mereka, kata Dewi, seperti dilansir laman Tribun News, minimal memahami siklus tahunan dan intervensi lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan, tupoksi sebagai BKM, siklus perencanaan, keberpihakan pada warga miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Selain itu, lanjut dia, mampu memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahunan, integrasi PJM dengan musrenbang, kemitraan dan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), memahami dan menyadari pentingnya monitoring evaluasi dan dokumentasi kegiatan serta mampu mendokumentasikan informasi dan data hasil kegiatan.

Termasuk keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi harapan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

"Untuk mencapainya, BKM perlu menyusun prioritas kegiatan yang pendanaanya bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),"jelas dia.

Dia menambahkan, beberapa materi penting yang dipandang perlu untuk diberikan dalam pelatihan yakni, Monitoring evaluasi partisipatif, MDG’s dan Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Komunitasi, Kemitraan, Sinergi dan Konsoliadsi Program, Pengembangan Organisasi, Pengembangan KSM.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan para pengelola adalah bagaimana agar pemberian dana bergulir tidak salah sasaran.

"BKM bisa kita manfaatkan untuk penguatan kelembagaan, penguatan administrasi, penguatan partisipatif masyarakat, penguatan kepedulian masyarakat, dan penyadaran bahwa dengan peduli warga sekitarnya yang masih berstatus miskin, insya Allah akan mendapatkan double keuntungan. Dan juga keuntungan di dunia dan di akhirat nanti,” papar dia.

Pelatihan diikuti 30 orang yang terdiri dari, koordinator BKM 13 orang, aparatur kelurahan (7), ketua RT (5) dan RW (5) se Kecamatan Brebes.

Adapun para peserta dengan antusias mengikuti kegiatan dari jam 20.00 sampai 23.00.

Jazuli (34) seorang peserta memandang kegiatan pelatihan sangat penting karena bisa menambah wawasan tentang BKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari -  Pimpian Delegasi Myanmar Hla Kaing, (paling kanan) sedang memaparkan keberhasilan Myanmar menerapkan program pemberdayaan masyarakat kepada para peserta pertemuan yang terdiri atas pejabat di lingkungan Kedeputian VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, perwakilan Bank Dunia, dan staf lainnya, Senin (12/1/2015) pagi di ruang rapat lantai 6, Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barta No.3, Jakarta.

Dalam paparan itu disebutkan, meskipun baru dua tahun terakhir menerapkan aneka program pemberdayaan masyarakat, Myanmar mengaku sudah banyak perkembangan menggembirakan bagi masyarakat mereka. Proyek dengan nama National Community Driven Development Project ini, sudah dijalankan sejak tahun 2013 dan direncanakan berakhir pada 2019 nanti. Adapun cycle 1 sudah dimulai sejak Oktober 2013 hingga Juli 2014 dengan total anggaran sebesar 1,56 miliar Myanmar Kyat (MMK).

Capaian yang sudah berhasil diraih adalah adanya kemudahan akses infrastruktur dan layanan publik bagi sekitar 225 ribu jiwa, perbaikan sarana air bersih, adanya kesetaraan pemberian upah antara pekerja laki-laki dengan perempuan, dan sebagainya. Proyek juga menjalankan kegiatan monitoring dan aneka pelatihan untuk para peserta sasaran program.

Dengan keberhasilan yang dinilai cukup menggembirakan karena sudah membangkitkan masyarakat Myanmar dari jerat kemiskinan, para delegasi yang hadir tersebut menyatakan ingin belajar lebih dalam lagi mengenai penerapan PNPM khususnya di daerah pascakonflik. Rencananya, esok hari (red. Selasa, 13/1/2015) delegasi yang berjumlah 10 orang ini akan bertolak ke Maluku Tengah untuk melihat langsung keberhasilan PNPM di wilayah yang beberapa tahun lalu dihantam konflik cukup parah. (IN/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - PT Pos Indonesia (Persero) mulai membayarkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejak 18 November 2014 lalu.
Bagi warga DKI Jakarta, seperti dilansir laman Antara News, dana PSKS sebesar Rp400.000 dapat diambil di kantor pos pusat sebagai berikut: Jakarta Pusat 10000, Jakarta Barat 11000, Jakarta Selatan 12000, Jakarta Timur 13000, dan Jakarta Utara 14000.
Di masing-masing kantor pos, pengambilan dana PSKS telah dijadwal berdasarkan kelurahan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pengambilan dana.Berikut jadwal pengambilan dana PSKS di Kantor Pos 10000 Pasar Baru, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, untuk pembayaran lanjutan I:
Kelurahan Cideng, Petojo Utara, dan Karanganyar pada Senin (29/12/2014).
Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa pada Kamis (8/1).
Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Jumat (9/1).
Kelurahan Pasar Baru dan Kartini pada Selasa (13/1).
Kelurahan Gunung Sahari Utara pada Rabu (14/1).
Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Kamis (15/1).
Kelurahan Kebon Melati pada Jumat (16/1).
Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Sabtu (17/1).
Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu pada Senin (19/1).
Kelurahan Kebon Kosong pada Selasa (20/1).
Kelurahan Galur pada Rabu (21/1).
Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (22/1).
Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).
Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Sabtu (24/1).
Kelurahan Kramat pada Selasa (27/1).
Kelurahan Senen dan Bungur pada Rabu (28/1).
Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).
Kelurahan Utan Panjang pada Jumat (30/1).Sementara untuk jadwal pembayaran lanjutan II sebagai berikut:
Kelurahan Cideng, Petojo Utara dan Karanganyar, Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa, Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Senin (2/2).
Kelurahan Pasar Baru dan Kartini, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Selasa (3/2).
Kelurahan kebon Melati, Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Senin (9/2).
Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Galur pada Selasa (10/2).
Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (12/2).
Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).
Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Rabu (11/2).
Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen dan Bungur pada Kamis (12/2).
Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).
Kelurahan Utan Panjang pada Senin (16/2).(Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Memasuki 2015, Pemerintah belum memastikan apakah program beras keluarga miskin (Raskin) dilanjutkan atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada informasi apakah program raskin 2015 masih dilanjutkan atau tidak," ujar Kepala Sub Divre Pekalongan, Iwan Nurwansyah, Kamis (8/1/2015), seperti yang dirilis laman Tribun News.

Jika pemerintah tetap melanjutkan program raskin, pihaknya masih menyimpan beras untuk kebutuhan raskin selama tujuh bulan ke depan.

'Bila Pemerintah melanjutkan raskin kami siap melanjutkan. Sebab stok raskin masih bisa memenuhi se eks Karisidenan Pekalongan hingga bulan Juli mendatang,'' ungkapnya.

Dia tak menampik program raskin bisa saja tidak dilanjutkan pemerintah, sehingga pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil.

"Jika program raskin benar-benar tidak dilaksanakan, kami akan melakukan bisnis komoditas beras," sambung Iwan.

Bisnis komoditas beras akan dilakukan dengan menyerap beras petani kualitas medium atau premium secara selektif. Karena Bulog kan tidak lagi mendapatkan subsidi.

Selama program raskin dilaksanakan, lanjut dia, Bulog memang menerapkan standar kualitas tertentu terhadap beras yang dibeli dari petani.

"Sebelum membeli beras petani, kami selalu mempertimbangan kadar sosoh dan kadar air pada standar tertentu pada beras," ungkapnya. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan, mendapat respons serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog terbuka di Museum Rakyat Bali atau lebih dikenal dengan Museum Bajrasandi. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintahan.
"Tidak ada miskin karena upacara agama. Sudah ada solusi, contohnya ngaben (upacara pembakaran jenazah) sudah ada sistem yang sederhana, bisa ngaben massal, ngaben paketan dan lainnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, saat memberikan paparan acara dialog, Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2015).
Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali, juga merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan, upacara keagamaan di Bali menjadi urutan kedua penyumbang inflasi.
Apalagi, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali seperti dilansir laman Kompas.com, juga sempat mengungkap data yang sama. Dialog berjalan komunikatif, karena yang hadir adalah mereka yang memiliki pemahanan sama mengenai upacara keagamaan.
Seperti halnya Gubernur Pastika yang menanggapi persoalan ini. "Sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan, justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama itu 'mahal', yang dikemas 'jor-joran' agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan," kata Gubernur Pastika.
Sementara berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Januari 2015, daftar komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kemiskinan pada September 2014 lalu, komoditas yang bukan makanan yaitu upacara agama atau adat lainnya menduduki urutan kedua dengan perincian di kota 3,83 persen dan di desa 2,99 persen.
Sementara yang menduduki urutan pertama adalah perumahan mencapai 10,75 persen di kota dan 9,99 persen di desa. Pada kesimpulannya dalam dialog ini bahwa upacara agama bisa disederhanakan agar tidak dianggap sebagai salah satu pemicu kemiskinan. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid membeberkan adanya jual beli TKI non prosedural yang terdampar di shelter Abu Dhabi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menceritakan pengalamannya saat dirinya berada di Abu Dhabi.

Berdasarkan temuan yang ia dapat di sana, terdapat 189 TKI tanpa dokumen yang diperjualbelikan secara umum.

"Kami baru melakukan kunjungan ke negeri di Timur Tengah. Teman-teman TKI dijual pada calon majikan," ujar Nusron di kantor BNP2TKI, Jakarta, seperti dilansir laman Tribun News, Selasa (6/1/2015).

 "Ada 189 orang yang terdampar di shelter di Abu Dhabi. Padahal, negara tersebut sudah kita berikan moratorium. Artinya, praktik human trafficking masih terjadi," ujar Nusron, saat ditemui seusai memimpin konferensi pers di Kantor BNP2TKI, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Nusron menjelaskan para TKI tersebut jumlahnya mencapai ratusan, kurang lebih 189 TKI. Rarusan TKI tersebut berada di dalam negara yang telah dimoratorium oleh pemerintah terkait penyaluran TKI. Hanya 18 diantaranya yang telah tiba terlebih dahulu sebelum negara yang bersangkutan dimoratorium.

Dari ratusan TKI itu, Nusron menjelaskan mereka dijual kepada para majikan di lokasi yang hampir sama seperti di tempat lokalisasi, dengan harga mencapai puluhan juta rupiah.

"Artinya praktik human trafficking masih terjadi," kata Nusron.

Menurut Nusron, nasib para TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap tersebur merupakan korban dari para penyalur TKI yang tidak memiliki prosedur pengiriman tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga akan kejar siapa yang mengirim dan merekrut mereka," tutur Nusron. Nusron menjelaskan, di salah satu kawasan yang lokasinya mirip seperti area lokalisasi, para TKI tersebut dijual kepada calon majikan. Menurut Nusron, harga yang ditawarkan penjual jika dirupiahkan mencapai Rp 61 juta per orang.

Para TKI tersebut, kata Nusron, awalnya diberangkatkan dari Indonesia menuju Bahrain. Kemudian, diberangkatkan lagi menuju negara tujuan kedua, yaitu Abu Dhabi.

Ia mengatakan, para TKI tersebut merupakan korban dari perusahaan penyalur TKI yang tidak memenuhi prosedur pengiriman tenaga kerja yang benar. BNP2TKI akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Sebelumnya, BNP2TKI telah mendapat perintah dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk memulangkan TKI yang bermasalah di luar negeri.

"Kami juga akan mengirim polisi ke Abu Dhabi untuk membuat BAP (berita acara pemeriksaan), yang nantinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kami adukan ini sebagai bentuk bagian dari human trafficking," kata Nusron.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, akan berupaya memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yatim yang ditelantarkan orang tuanya.

"Negara harus hadir dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus didata terlebih dahulu kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan KIS dan juga KIP," katanya saat mengunjungi Pondok Pesantren Millinium Roudlotul Jannah Jalan Raya Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Selasa (6/1/2015).

Ia mengatakan, di dalam pondok tersebut banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan mereka harus mendapatkan kepastian untuk mendapatkan KIS dan juga KIP tersebut.

"Intinya negara harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang sudah ditelantarkan oleh orang tuanya seperti yang ada di pondok pesantren ini," katanya.

Ia mengatakan, perhatian yang harus diberikan oleh negara, yakni memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, karena kelahirannya tidak dikehendaki.

"Kemensos seperti dirilis laman Satuharapan.com, akan memperhatikan yang menjadi hak anak-anak ini, salah satunya dengan memberikan kepastian kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan KIS dan KIP," katanya.

Ia mengatakan, anak-anak terlantar ini untuk diuruskan akte kelahirannya. Karena tidak jelas unsur keluarganya, maka bisa mengacu putusan MK.

" Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga harus membantu persoalan ini," katanya.

Sementara pengasuh pesantren KH Muhammad Khoirussholeh Efendi mengaku anak-anak balita yang diasuhnya, 90 persen tidak mengenal orang tuanya.

Dia juga tidak khawatir dengan biaya dikeluarkan dalam mengasuh sekitar 200 balita itu seperti dengan mencari sumbangan, proposal dan lainnya.

"Saya tawakkal kepada Allah SWT, terus bersyukur dan percaya balita-balita tak berdosa ini, berlimpahan rezeki.

Marketing pesantren ini dari hamba-hamba Allah. Dari satu orang ditularkan ke lainnya dan lainnya," katanya. (sh/Gs).

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan desa.

”Saya yakin persoalan ini tidak akan mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan kelembagaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dilansir laman Tribun news, menuturkan, setiap desa nantinya akan menerima rata-rata Rp 750 juta setiap tahun mulai tahun 2015. Dana ini cukup besar sehingga kementerian terkait perlu menyiapkan aparatur desa agar bisa mengelola dana tersebut.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, masih ada interpretasi berbeda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi terkait peraturan soal desa (Kompas, 5/1/2015).

Kemendagri yang mengurusi masalah desa—sebelum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo—berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu.

Beda pendapat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berjanji akan mengikuti apa pun keputusan Presiden terkait kementerian yang berwenang mengurusi desa.

Meski demikian, kedua menteri itu masih pada posisinya. Tjahjo berpendapat, seharusnya tidak semua urusan terkait desa dilimpahkan dari kementeriannya ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Urusan yang tidak perlu diintegrasikan adalah urusan pemerintahan desa. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah yang jadi tanggung jawab Kemendagri.

Sementara Marwan bersikukuh seluruh urusan desa yang selama ini ditangani Kemendagri dilimpahkan ke kementeriannya, tidak terkecuali pemerintahan desa.

”Urusan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga tidak mungkin urusan itu berada di kementerian lain. Selain itu, jika urusan pemerintahan desa terpisah di kementerian lain, akan terjadi duplikasi fungsi di Kemendagri dan Kementerian Desa yang dampaknya membuat birokrasi terkait desa menjadi tidak efisien dan efektif,” tutur Marwan.

Namun, Tjahjo ataupun Marwan membantah perebutan urusan desa itu terkait akan cairnya dana untuk setiap desa mulai April 2015. Menurut mereka, dana desa merupakan perintah dari UU Desa dan pencairannya tanpa melalui Kemendagri ataupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Muqowam menuturkan, urusan desa seharusnya diserahkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengatur bahwa urusan desa menjadi kewenangan kementerian khusus yang menangani desa. ”Kalau melihat bunyi konstitusi dan UU Desa, urusan desa menjadi kewenangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Muqowam, antara lain dapat dibaca pada Pasal 1 angka 16 UU 6/2014 yang menyatakan bahwa desa ditangani oleh menteri khusus. ”Jadi sudah terang benderang, menteri yang mengurusi desa itu Menteri Desa,” ujar Muqowam.

Dalam Penjelasan UU Desa memang disebutkan, menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dijelaskan pula, dalam kedudukan tersebut Mendagri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan

Koordinator Pengawal Implementasi UU Desa Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, Arie Sudjito berharap Presiden segera mengambil keputusan terkait masalah ini. Pasalnya, sebelum dana desa mulai dicairkan, masih banyak yang harus dipersiapkan.

”Waktu tersisa sampai dana dicairkan tinggal beberapa bulan lagi, tetapi kami melihat banyak persiapan belum matang. Kami khawatir dengan kondisi ini, tujuan diberikan dana desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa tidak akan tercapai,” ujarnya.

Persiapan yang belum matang itu antara lain terkait perangkat desanya, seperti penataan kelembagaan desa, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal mempersiapkan desa supaya bisa mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

”Harus ada supervisi yang kuat dari pusat supaya pemda betul-betul menyiapkan hal-hal yang diperlukan sehingga dana desa bisa maksimal dimanfaatkan. Namun, jika pusat masih sibuk tarik-menarik kewenangan, supervisi tak akan maksimal,” ujar Arie. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Kemiskinan dan Pemberdayaan