Kemiskinan dan Pemberdayaan

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Sekitar 200 fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MPd yang tersebar di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tenang dalam menanggapi berakhirnya kontrak kerja per 31 Desember 2014.
"Saya minta para fasilitator tetap tenang meskipun ada surat pada 29 Desember dari Kemendagri terkait kontrak kerja yang berakhir pada 31 Desember, tetapi masih ada surat kedua pada 2 Januari sehingga semua harus menunggu keputusan pusat," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Selasa (6/1/2015).
Namun demikian, Jauhar seperti dilansir laman Antaranews, tidak bisa meminta para fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan untuk bertahan di lokasi masing-masing sambil menunggu ketidakpastian ini, karena dalam surat pada 2 Januari 2015, Kemendagri juga tidak menyebutkan kepastian karena anggarannya masih diajukan kepada Menteri Keuangan.
"Bagaimanapun saya tidak bisa melarang atau menahan para fasilitator bertahan di lokasi maupun pulang ke daerah masing-masing, karena wewenang perpanjangan kontrak fasilitator PNPM-MPd ada di tangan pemerintah pusat," ujarnya.
Jauhar menyayangkan jika kontrak kerja para fasilitator itu tidak diperpanjang, karena masih ada lebih dari Rp100 miliar dana bergulir di masyarakat di Kaltim yang membutuhkan pengawasan dari fasilitator.
Apabila tidak ada fasilitator, dana tersebut dikhawatirkan bisa raib akibat tidak ada yang mengawasi.
Meskipun dana tersebut dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di masing-masing kecamatan, lanjut Jauhar, tetapi jika tidak ada pengawasan di tingkat atas, bisa saja dana tersebut tidak dapat terkendali mengalir ke mana saja.
Disinggung mengenai puluhan fasilitator baru di tingkat kecamatan yang direkrut pada akhir 2014 untuk ditugaskan pada 2015, Jauhar mengatakan bahwa semua fasilitator itu juga untuk sementara belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena belum adanya kepastian dari pemerintah pusat.
"Seharusnya kalangan elit di pusat dapat membedakan mana program yang bagus dan mana program yang kurang bagus. Apabila programnya bagus, maka pemerintahan yang baru dapat melanjutkan, sedangkan program yang kurang bagus bisa ditinggalkan atau dievaluasi," katanya.
Dia mencontohkan seperti program KB di zaman Presiden Soeharto. Saat itu ketika presidennya berganti, program KB tidak dianggap, tetapi saat ini baru terasa betapa besarnya manfaat program KB, sehingga kini sedang genjar-genjarnya dilakukan pemulihan guna mengembalikan kejayaan Indonesia terhadap program KB.
Begitu pula dengan PNPM-MPd ini, banyak negara luar yang mengakui keunggulannya, bahkan sebagian dari negara tersebut telah datang ke Indonesia untuk belajar penerapan PNPM.
"Mengingat betapa bagus dan mulianya program ini karena untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, maka saya harapkan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan PNPM agar masyarakat pedesaan masih tetap menerima manfaatnya," pungkasnya.(Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.
"Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia," kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, seperti dilansir laman AntaraNews, Selasa (6/1/2015)..
Pola pendampingan pembangunan desa dalam PNPM, lanjut Tarmizi, selama ini dinilai telah mencapai kemajuan yang signifikan di pemerintahan level bawah tersebut.
Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,3 triliun di sedikitnya 54.000 desa yang belum tercapai saat PNPM tersebut dijalankan.
Oleh karena itu, Kemendagri berencana untuk melanjutkan pola PNPM dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang di tahun 2015 sedikitnya memperoleh Rp550 juta per desa.
Rencana keberlanjutan pola PNPM itu juga telah dibahas antara Kemendagri dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) supaya pembangunan desa tidak berhenti di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kemendagri dan Kemenko PMK telah merumuskan agar pendampingan terhadap daerah ini bisa berlanjut, apa pun nama programnya. Karena PNPM itu sudah mampu mentransfer filosofinya ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga nanti implementasi UU tersebut diharapkan menggunakan filosofi program PNPM itu," jelas Tarmizi.
Dengan dilanjutkannya pola pembangunan desa tersebut, nantinya puluhan ribu fasilitator yang selama ini bekerja dalam PNPM akan diperpanjang kontraknya untuk meneruskan pelatihan bagi aparatur desa.
"Tenaga pendamping atau fasilitator itu masih ada 15 ribu lebih, dana pendampingan juga masih ada, sehingga kami merumukannya dengan pola pemberdayaan masyarakat seperti PNPM. Kontrak mereka yang habis per 31 Desember 2014 bisa diperpanjang lagi," ujarnya.
Dana sebesar Rp9,1 triliun tersebut kemudian akan dibagi-bagikan untuk sedikitnya 73.000 desa di Tanah Air, sehingga sedikitnya satu desa akan memperoleh sekira Rp550 juta yang terdiri atas Rp400 juta anggaran ADD dan Rp150 juta dari 10 persen dana transfer daerah.
Di tahun pertama, yakni 2015, dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala desa sehingga diharapkan dapat mengelola dana tersebut .dengan benar. (Ant/Gs),
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai daerah berprestasi dalam menyalurkan beras miskin untuk tahun 2014.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Firdaus seperti dirilis laman Antaranews, mengatakan, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat akan diterima dalam waktu dekat oleh pihaknya.
"Ya Alhamdulillah, sudah dua tahun berturut-turut Kota Bogor meraih pengharagaan dari Gubernur Jawa Barat untuk penyaluran Raskin terbaik 2013 dan 2014," kata Firdaus, di Bogor, Selasa (6/1/2015).

Oleh humas on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta belum dapat memastikan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2015 dapat selesai cetak akhir Januari.

"Proses cetak belum dapat selesai pada akhir Januari ini," ujar Kepala Seksi Strategi Penanganan Masalah Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Esti Setiarsih, Senin (5/1/2015).

Oleh humas on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.
Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.
Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Pemutusan kontrak tenaga fasilitator dan konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), dinilai justru kontraproduktif.

Anggota DPR RI  Budiman Sudjatmiko seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut akan merugikan masyarakat desa, dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3Januari - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Oleh humas on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari  - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen.

Seperti dirilis Berita Resmi Statistik BPS No.06/01/Th.XVIII, tangga 2 Januari 2015 dalam portal www.bps.go.id., yang bertajuk Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2014, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dan berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandungkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Sepetember 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen).

Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Nopember 2014. Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang ( dari 10,51 juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada September 2014. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada September 2014.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 8,34 persen, turun menjadi 8,16 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,17 persen pada Maret 2014, menjadi 13,76 persen pada Sepetember 2014.

Peranan komoditi makanan terhadap garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2014 tercatat sebesar 73,47 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2014 yaitu sebesar 73,54 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis Kemiskinan perkotaan relatif sama dengan di perdesaaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan dan bensin.

Pada periode Maret 2014 – September 2014, baik indeks Kedalaman kemiskinan (Pi) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung tidak mengalami perubahan.(Bps/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 27, 2014

Yogyakarta, 27 Desember  - Pemerintah menambah alokasi anggaran serta jumlah penerima untuk program bidikmisi yang merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.
"Sebelumnya hanya 40 ribu calon mahasiswa yang menerima bidikmisi, tapi saat ini kami naikkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa," kata Menristekdikti Muhammad Nasir saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ishlah, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/12/2014).

Oleh humas on December 24, 2014

Jakarta (24/12) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan ,awal tahun 2015 pelaksanaan UU Desa sudah efektif dilaksanakan.  Untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Desa tersebut  diperlukan peraturan pelaksana yang menjadi dasar baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat terlaksana dengan baik dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Menko PMK  Puan Maharani saat membuka  Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membaha

Oleh humas on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyusun data kebutuhan tiap desa yang meliputi seluruh aspek yang menjadi penompang berlangsungnya perdesaan membangun dan mandiri. Seperti kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan penunjang ekonomi.
 
“Data yang tercatat sekarang misalnya, sebanyak 3.396 desa tertinggal masih sangat membutuhkan pondok bersalin. Tidak hanya itu saja, sebanyak 10.080 desa membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD). Banyak hal yang memang harus kita seriusi agar desa lebih bermartabat tingkat kehidupannya,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.
 
Hal itu dikemukakan  saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Juga dihadiri lembaga-lembaga pemerhati perdesaan di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Turut hadir, Menteri Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
 
Menyangkut anggaran  desa,  Menteri Marwan menegaskan, akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp47 triliun. Katanya lagi, akan menuntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.
 
Percepatan pembangunan perdesaan, memang bukan perkara mudah. Menurut Marwan, fakta mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin masih di pedesaan di sektor pertanian dan perikanan.
 
Meskipun dari tahun ke tahun kemiskinan di Desa mengalami penurunan, kata Marwan lagi,  namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut masih lebih banyak dibanding di kota. Jumlah penduduk miskin di Desa masih berkisar 19 juta penduduk, sedang di kota 11,1 juta penduduk.
 
“Kemiskinan penduduk di kota-pun merupakan angka absurd karena sebagian besar penduduk miskin di kota adalah orang desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. Secara relatif pula prosentasi jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %,” ujar Menteri Marwan.
 
Fakta berikut, papar Menteri Desa,  mengenai ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan dengan dominasi beberapa propinsi di Indonesia Bagian Timur dalam hal tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional (13,3%).  Tertinggi di Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5% diikuti dengan Papua Barat 27,1 %, Nusa Tenggara Timur 20,2%, Maluku 19,3%,  dan Gorontalo 18,3 %.
 
“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 % atau 18.126 desa. Sebagian besar desa tertinggal di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar dan terpencil. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa prosentasi kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia Bagian Timur dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
 
Dengan kondisi tersebut, Menteri Marwan mengatakan, harus diwujudkan desa yang mampu dan berdikari. “Untuk menuju perbaikan desa, saya mengharapkan peran Pemerintah Daerah terhadap hal-hal pokok yakni ; penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya. (Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memukul gong (kanan)didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan (kiri), membuka Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Selasa (23/12/2014) di Balai Kartini Jl. Gatot Subroto, Jakarta. (ole)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran Rp384 triliun untuk menghilangkan permukiman kumuh dalam lima tahun ke depan.

“Itu berasal dari seluruh sumber dana. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Andrinof, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menneg PPN, seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan pemerintah akan melaksanakan program apa pun untuk mencapai target nol persen permukiman kumuh pada 2019 mendatang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Prinsipnya, kata dia, membangun tanpa menggusur.

“Kan macam-macam programnya metodenya. Mengganti, memperbaiki, merenovasi, menata, dan menghilangkan kekumuhan,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum 2014 dan BPS DKI 2013, luas kawasan kumuh di Indonesia saat ini seluas 38.431 hektar. Andrinof mengatakan, pemerintah berkomitmen mengurangi kawasan permukiman kumuh 7.600 hektar per tahun.

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah mencanangkan Program Penanganan Kumuh. Dedy memaparkan, sembilan kota akan menjadi kota percontohan.

Kota-kota itu yakni, Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Makasar, Kota Surabaya, serta Kota Pekalongan.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015 membidik 19 juta siswa usia sekolah di seluruh Indonesia, kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jambi, Minggu (21/12/2014).
Dijelaskannya, seperti yang dilansir laman Antaranews, untuk program KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun depan menyasar 96,4 juta jiwa, khusus KIS akan menyasar 16,8 juta rumah tangga sasaran.
"Target KIP 19 juta siswa usia sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar empat juta keluarga sangat miskin, penguatan melalui kartu tersebut harus dimaknai tidak sebatas bantalan sosial saja, melainkan mengukuhkan generasi bangsa," kata Khofifah.
Melalui program-program tersebut, katanya, anak usia terdidik bisa sekolah, terjaga fisiknya karena dikontrol kesehatannya, serta mandiri dengan ditopang usaha ekonomis produktif.
Untuk itu, kata dia, semangat kesetiakawanan sosial agar dijadikan benteng untuk ketahanan sosial warga.
"Sebuah Negara dianggap digjaya terukur dalam tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan warganya. Saat ini pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah PR yang perlu diselesaikan," ujar Mensos, sehari usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Jambi.

1.925 mahasiswa Unnes terima beasiswa Bidik Misi

Sementara itu, Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 1.925 mahasiswa penerima program beasiswa Bidik Misi, meningkat dari tahun ke tahun.
"Alhamdulillah, pada tahun ini kami diberi kepercayaan membina sebanyak 1.925 mahasiswa penerima Bidik Misi," kata Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman di Semarang, Sabtu (20/12/2014).
Hal itu diungkapkannya usai pertemuan dan diskusi seluruh penerima Bidik Misi Unnes dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam kegiatan bertajuk "Lebih Dekat dengan M. Nuh".
Fathur mengungkapkan Unnes merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling besar menerima mahasiswa Bidik Misi dan kuota penerimanya selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Terbukti, pada 2010 Unnes hanya mendapat kuota 400 mahasiswa, pada 2011 naik menjadi 1.450 mahasiswa, pada 2012 naik lagi jadi 1.750 mahasiswa, dan pada 2013 menjadi 1.850 mahasiswa.
Pada 2014, kuota penerima Bidik Misi Unnes kembali meningkat menjadi 1.850 mahasiswa dan pada 2014 juga naik menjadi 1.925 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas di perguruan tinggi itu.
"Beasiswa Bidik Misi ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, atau yatim piatu, namun berprestasi untuk dapat berkuliah. Beasiswa ini mampu untuk memotivasi mereka," katanya.
Jadi, kata dia, tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun miskin untuk tidak berkuliah karena pemerintah membantu melalui beasiswa Bidik Misi.
Fathur mengatakan keberadaan beasiswa Bidik Misi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki anak berprestasi tetapi terhimpit secara ekonomi untuk meneruskan pendidikan.
"Beasiswa ini patut dipertahankan sampai kapan pun. Bahkan, kalau perlu ditingkatkan," tukasnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember  - Para korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), akan dimasukkan ke Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dengan pendataan ulang tersebut, diharapkan program bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima para korban longsor.

Oleh humas on December 18, 2014

Jakarta, 18 Desember  - PT Pos Indonesia Cabang Banyuwangi segera mengedarkan empat kartu Jokowi, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut diungkapkan Eko Sumariyanto Kepala PT Pos Cabang Banyuwangi, Kamis (18/12/2014).
"100 persen kartu sudah kami terima dan segera diedarkan kepada 121.893 rumah tangga sasaran yang tersebar di 24 kecamatan di Banyuwangi. Rencananya akhir bulan ini," ujar Eko.
Saat ini, seperti dilansir laman Kompas.com, pihaknya sedang mempersiapkan kartu sesuai dengan identitas keluarga penerima dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait cara membagikan "kartu sakti" Presiden Jokowi tersebut.
"Kenapa kami harus melakukan koordinasi karena untuk menghindari konflik serta antrean yang menumpuk. Rencananya akan dibagikan melalui kelurahan dan desa karena jumlah penerimanya cukup banyak," tutur Eko.
Sebelumnya, pada 20 November 2014 lalu, PT Pos Cabang Banyuwangi telah membagikan dan kompensasi kenaikan harga BBM kepada 8.540 keluarga miskin dengan nilai Rp 48 miliar. Setiap keluarga miskin menerima dana Rp 400 ribu rupiah untuk dua bulan sekaligus.
"Yang belum mengambil ada beberapa dan tidak ada batas waktu karena berupa simpanan," pungkasnya. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 18, 2014

Jakarta, 18 Desember - Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Dr. Ir. Pamuji Lestari, M. Sc. (kedua kanan) menerima Kunjungan Komisi C DPRD Banyumas, Kamis (18/12/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta.  Rombongan berkonsultasi mengenai pelaksanaan dan implementasi PNPM Mandiri. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 18, 2014

Jakarta, 18 Desember - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang juga dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani (keempat kanan) Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketiga kanan), Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kelima kanan), Menkes Nila Moeloek (kiri) dan Seskab Andi Widjajanto (keempat kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2014). Rapat tersebut membahas diantaranya soal mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015, keberadaan TKI informal di Timur Tengah, penghentian Kurikulum 2013, masalah perbatasan dan program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar.  (Foto:Ant/Mtv/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 13, 2014

Jakarta, 13 Desember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melepas rombongan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (13/12/2014).
Pelepasan tim LBKS ditandai dengan pelepasan balon dan lambaian bendera oleh Mensos didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan para istri Kabinet Kerja.
Acara tersebut juga bertepatan dengan peringatan HKSN tingkat Provinsi DKI Jakarta yang mengambil tema Bersama Untuk Sesama.

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Pemerintah menyatakan penyaluran salah satu kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu validasi data lagi. Sayangnya, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk validasi data tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Sindo news, mengatakan, semestinya penyaluran KKS yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini divalidasi lagi. Penyaluran kartu KKS yang berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin masih memakai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
“Di bawah itu (di lapangan) angka kemiskinan sangat dinamis. Ada yang mendadak kaya, ada yang miskin karena tulang punggung keluarganya meninggal atau terkena bencana. Kami memakai data tua, padahal semestinya data tersebut harus divalidasi ke data 2014,” ungkapnya seusai Workshop Hari Antikorupsi di Kantor Kemensos, Rabu (10/12/2014).
Mensos menyampaikan, di setiap rapat kabinet pihaknya selalu mengungkapkan kondisi ini. Dia bahkan mengaku sudah berbicara khusus kepada Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Pemerintah seharusnya menganggarkan dana validasi karena penting agar kartu tepat sasaran.
Kemensos yang berwenang melakukan validasi karena memang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan mungkin anggaran validasi data bisa diambil dari APBN Perubahan. Namun, menurut dia, terlalu lama jika menunggu APBNP. Opsinya bisa saja diambil dari anggaran cadangan risiko perlindungan sosial.
Menurut Mensos, pihaknya membutuhkan dana Rp300 miliar, namun itu hanya cukup untuk verifikasi data. Sementara pendataan dengan basis data terstruktur membutuhkan dana hingga Rp1,1 triliun. Ketua Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menjelaskan, memang sasaran kartu sakti Jokowi adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, dia menyatakan, pembagian kemarin hanya persiapan menuju pembagian yang menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ke masyarakat yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar. “Kartu itu penanda, filosofi bahwa pemerintah ingin terjun langsung berperan membantu rakyat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ari menerangkan, kartu sakti yang diluncurkan Presiden adalah penanda pemerintahan ingin terjun langsung dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berjanji meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti penting kartu ini untuk kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut Ari mengimbau kepada seluruh kalangan untuk mendukung program pemerintahan, terutama yang terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyatakan, penyaluran KKS ini memang terburuburu.
Meski KKS dianggap baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ada dampak sosial di balik itu yakni ketidakakuratan data penerima kartu. Secara tegas dia bahkan menyebutkan langkah Kemensos yang menyalurkan kartu dengan data 2011 melanggar UU No 13/2011 Pasal 8 ayat 5 tentang Fakir Miskin.(Sn/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Hingga saat ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai angka 131,9 juta peserta. Jumlah ini memenuhi target dalam peta jalan pemerintah yakni 131,4 juta peserta.

"Awalnya pemerintah telah mempunyai peta jalan dengan menargetkan 121,6 juta termasuk di dalamnya eks Jamsostek 8,1 juta jiwa. Bulan Mei terpenuhi, lalu target direvisi menjadi 131,4 juta dan telah dipenuhi juga," kata Sri Endang Tidarwati Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

BPJS Kesehatan sendiri seperti dilansir laman Tribun News,menargetkan tahun 2015 mendatang kepesertaannya mencapai 168 juta orang.

"Artinya dalam setahun akan ada penambahan sekitar 37 juta peserta yang sebagian diperoleh dari dari pekerja penerima upah dari badan usaha," katanya.

Tidak hanya bada usaha, BPJS Kesehatan menginginkan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat mendaftar.

"Jangan sampai menunggu sakit baru bayar. Program JKN ini sifatnya gotong royong jadi memerlukan iuran orang yang sehat untuk diberikan orang yang sakit. Jadi jangan sakit baru mendaftarkan diri jadi peserta JKN," katanya. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK Puan Maharani ( keenam kiri) menerima Ketua Yayasan Damandiri, Prof.Dr.Haryono Suyono (ketujuh kiri), Selasa (9/12/2014), di ruang Rapat Menko PMK, Kemenko PMk, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Foto:Choi).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Yayasan Damandiri memberikan paparan tentang Pokok pokok Peranan Posdaya Dalam Pembangunan Manusia, kebudayaan, Pemberdayaan Keluarga Untuk Entaskan Kemiskinan. Paparan tersebut sebagai sumbangan saran untuk Pencapaian Target Nawa Cita Kemenko PMK.

Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK didampingi Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang (keempat kiri), Sedangkan Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suyono, yang juga Ketua Umum PWRI/Ketua Umum DNIKS/Ketua Umum Hipprada didampingi antara lain Sudarmadi (mantan Sesmenko Kesra danTaskin), dan Parni Hadi.(Choi/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember  - Petugas kepolisian Polres Pamekasan, Jawa Timur, Senin (8/12/2014) malam, melakukan penjagaan di kantor Bulog Sub Divre XII Madura, guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan massa ke kantor itu.
Menurut Kapolres AKBP Nanang Chadarusman, seperti dilansir laman Antaranews, penjagaan oleh polisi di kantor Bulog Sub Divre XII Madura itu dilakukan, sebagai antisipasi, mengingat, terdengar kabar, akan ada upaya dari sekelompok massa untuk mendatangi kantor Bulog di malam hari, menyusul kasus hilangnya beras senilai Rp1,8 miliar, jatah rakyat miskin yang dikelola perum itu.
"Jadi penjagaan yang kami lakukan sebagai upaya antisipasi saja, karena mencegah tetap lebih baik. Jadi, kami mengantisipasi yang terjelek," kata Kapolres Nanang kepada Antara di Pamekasan, Senin malam.
Kabar akan keberadaan sekelompok massa yang berencana mendatangi kantor Bulog di malam ini santer di kalangan masyarakat Pamekasan, setelah pimpinan Bulog menolak menemui pengunjuk rasa pada, Senin (8/12/2014) pagi, yang meminta agar pimpinan Bulog bertanggung jawab atas hilangnya beras jatah rakyat miskin di gudang Bulog senilai Rp1,8 miliar.
"Makanya, kami siagakan personel disana, sebagai upaya antisipasi," terang Kapolres.
Sejak terungkapnya fakta bahwa beras untuk bantuan raskin di gudang Bulog Sub Divre XII Madura hilang, aksi protes dari sejumlah masyarakat di Pamekasan terus berlangsung. Baik dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, maupun organisasi mahasiswa.
Hampir setiap hari selalu ada aksi protes dari kelompok masyarakat, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan raskin itu diproses hukum.
Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan juga mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, mengusut penggelapan kasus bantuan beras bagi warga miskin (raskin) sebanyak 1.504,07 ton atau senilai Rp1,8 miliar oleh oknum Bulog Madura.
Direktur FKKP Pamekasan Muid Syarani sebelumnya mengatakan, kasus penggelapan bantuan beras bagi warga miskin ini harus diusut tuntas, karena merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, karena korbannya adalah rakyat miskin.
"Kami minta Kejari bertindak cepat mengusut kasus ini, karena apabila dibiarkan, maka akan semakin merajalela, dan dianggap hal yang biasa, meskipun korbannya rakyat miskin," kata Muid Syarani.
Penggelapan beras di gudang Bulog Madura ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bulog Jatim pada beberapa gudang penyimpanan raskin di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
Dalam audit internal itu ditemukan terdapat selisih laporan berkas administrasi dengan stok beras yang tersimpan di gudang hingga sebanyak 1.504,07 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar.
Pihak Bulog Sub-Divre XII Madura, serta kepala gudang Bulog Pamekasan tidak bisa menjelaskan, terkait selisih data itu, sehingga Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura, dan Wakilnya akhirnya dipecat oleh Bulog Pusat atas usulan Bulog Jatim.
Muid Syarani menyatakan, hilangnya beras sebanyak 1.500 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar itu merupakan bukti bahwa banyak oknum pegawai Bulog yang mengambil keuntungan memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain.
"Yang sangat miris bagi kami, karena ini adalah hak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu, akan tetapi justru jatah mereka digelapkan dan nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai miliaran rupiah," ucap Muid.
Kerugian negara yang mencapai Rp1,8 miliar akibat penghilangan beras di gudang Bulog ini, menurut Muid Syarani belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara.
Sebab berdasarkan kajian forum ini, setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13.
Waka Bulog Sub-Divre XII Madura RR Suwardani sebelumnya mengakui, beras di gudang Bulog Sub-Divre XII Madura memang dinyatakan hilang, dan oleh karenanya Kepala dan Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura sebelumnya dipecat.
"Saya dan Pak Kepala memang ditugaskan untuk menyediliki hilangnya beras Bulog di Madura ini," kata Suwardani, menjelaskan. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 08, 2014

Jakarta, 8 Desember – Deputi Menko PMK  Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang (kanan) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial, Senin (8/12/2014) pagi di ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta. (Foto:Gs).

Deputi PMK Ghazali Situmorang dalam rakor tersebut didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi (kedua kanan), sedangkan Dirjen Kemensos Andi (kedua kiri) dan Direktur Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (kiri) memberikan paparan mengenai perkembangan data tentang program perlindungan sosial.

Tampak hadir dalam rakor tersebut, antara lain Deputi enko PMK Bidang Koordinasi pendidikan dan Agama Agus Sartono, Staf Ahli Menko PMK Abdullah Antaria, Eka Julianti, dan Para Staf Khusus Menko PMK, serta para pejabat yang mewakili K/L terkait seperti dari Kemdikbud, Kemensos, PT Pos Indonesia. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 07, 2014

Jakarta, 7 Desember - Sebanyak 258 warga miskin asal Kota Madiun yang tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) belum mengambil atau mencairkan dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di kantor Pos Madiun.

Pages

Subscribe to RSS - Kemiskinan dan Pemberdayaan